Lembata - Kebijakan efisiensi pemerintah pusat membawa dampak besar pada kondisi fiskal daerah kabupaten Lembata tahun anggaran 2026. Keterbatasan anggaran ini juga membuat pemerintah cukup hati-hati dalam merencanakan program kegiatan.
Informasi didapat media ini, pada APBD murni 2026 hanya ada satu paket pekejaan yang di lelang, sementara paket pekerjaan lainnya dilakukan dengan pengadaan langsung melalui e-katalog.
"Paket pekerjaan apbd tahun 2026 lebih pada pengadaan langsung karena, pagu di bawah 200 juta dengan metode e-katalog" ungkap Herman Yosep Kabag ULP Lembata.
Lanjut Nyoman sapa kepala ULP bahwa, apa yang di lakukan pihaknya sesuai dengan apa yang tegaskan Lembaga kebijakan pengadaan barang jasa, proyek Kali ini, hampir semua dengan metode e- katalog sehingga kita berproses sesuai tata aturan yang ada.
Ia mengatakan, Proses pengadaan sudah jalan, Rencana umum pengadaan kabupaten Lembata sudah tayang pertengahan Januari lalu, sehingga proses pengadaan barang jasa sudah bisa berjalan saat itu. Kondisi daerah saat ini, banyak dengan pengadaan langsung dan e katalog. Kemudian ada kebijakan lagi terkait dengan kewenangan atributif untuk pengguna anggaran sebagai PPK sehingga proses pengadaan semua ada di pengguna anggaran atau dinas. Sementara kami ULP, membentuk tim teknis dan pendampingan untuk pengadaan barang jasa.
Menurut Herman, Tim teknis itu untuk membantu PPK dan tim pendamping untuk pengawasan dan pengendalian (pandu ppj) dan hingga saat ini semua proses berjalan dengan baik, yang mana berdasarkan hasil evaluasi kami, jadwal sudah sesuai dengan perencanaan.
Jumlah program bisa dilihat langsung di sirup lkpp (sistem informasi rencana umum pengadaan lembaga kebijakan pengadaan pemerintah)
Diakhir pertemuan Nyoman menjelaskan bahwa, saat ini Ketersedian pihak ketiga di kabupaten Lembata yang tayang e katalog konstruksi belum ada. Sementara SDM barang jasa dengan metode e- katalog juga belum ada jadi ada yang kita pakai sistem tender.
