Indonesiasurya.com, Lembata - Fraksi Golkar Indonesia DPRD Lembata dalam pemandangan umum fraksi yang disampaikan oleh Alexander Dominggo Atawolo.,S.E dalam rapat paripurna (3/7/2025) meminta Bupati Lembata untuk segera melakukan evaluasi total terhadap pimpinan OPD d Lembata.
Fraksi Golkar Indonesia memandang perlu dilakukan. Evaluasi menyeluruh karena, banyak kepala dinas yang tidak komitmen dalam meningkatkan pendapatan alsi daerah (PAD).
"Fraksi Golkar Indonesia mendorong Bupati Lembata untuk melakukan evaluasi total terhadap Pimpinan SKPD yang tidak memiliki komitmen yang serius dalam meningkatkan PAD" Ujar Alexander saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi.
Fraksi Golkar Indonesia dalam pemandangan umum fraksi menjelaskan, Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 857.318.481.537,67 atau sebesar 97,79% dari target dalam Perubahan APBD sebesar Rp 876.734.727.716,00 atau naik sebesar 0,12% dari realisasi APBD TA 2023 sebesar 856.274.777.873,94. - sehingga sampai akhir laporan saldo, masih terbentuk SiLPA sebesar Rp 11.506.108.375,67.
Bagi Golkar Indonesia, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak lebih baik dari Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.
Alexander mengatakan, Seyogyanya kenaikan Pendapatan Daerah tahun 2024 disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Transfer sebesar 2,68%, sedangkan PAD yang bersumber dari Objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Objek Pajak lainnya, termasuk Opsen pajak Kendaraan bermotor cenderung menurun drastis, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dari data yang dihimpun banyak kendaraan roda empat dan dua baik berplat EB yang terdaftar di samsat, maupun kendaraan berplat luar yang beroperasi d Lembata menjadi potensi pendapatan cukup besar.
Disamping kendaraan Fraksi Golkar Indonesia juga menyoroti pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset pemda yang belum maksimal seperti, jober, pabrik es, pengolahan tepung ikan, dan penyulingan air minum di bunga muda, Ile Ape.
Golkar juga mendorong agar pemerintah daerah mengevaluasi dan menghidupkan/menata kembali perusahaan daerah (purin lewo) dengan merekrut, menempatkan orang-orang profesional/praktisi bisnis.
Bagi Fraksi Golkar Indonesia, Merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan NTT tanggal 19 Juni Tahun 2025, Fraksi Golkar Indonesia mendesak Pemerintah Daerah untuk serius dan tegas pada 4 (SKPD) yang berperan besar dengan pengelolaan Pendapatan Daerah yakni, Badan Keuangan dan aset Daerah, RSUD Kabupaten Lembata, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan SKPD terkait lainnya, agar secara tertib melaksanakan tanggungjawabnya.
