Mataram, 28 Juli 2026 - General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), RDW. Manurung, bersama Vice President Panas Bumi PLN, Maternikus Tigor Marolop Situmorang, meninjau langsung progres pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko 2×10 MW di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 24 Juli 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan proyek sebelum memasuki tahapan pengeboran (drilling), sekaligus meninjau sejumlah infrastruktur utama yang telah dibangun, seperti wellpad, akses jalan, sistem penyediaan air, serta lokasi-lokasi manifestasi panas bumi yang menjadi dasar pengembangan panas bumi Mataloko.
Dalam peninjauan tersebut, jajaran manajemen juga mengevaluasi kesiapan teknis pekerjaan pengeboran, termasuk sistem penyediaan air yang akan mendukung aktivitas drilling. Saat ini, PLN masih menunggu keputusan dari KfW selaku lender terkait skema pemanfaatan air untuk mendukung tahapan pengeboran.
General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan bahwa pengembangan PLTP Mataloko terus menunjukkan kemajuan dan kini memasuki fase penting sebelum pengeboran dilaksanakan.
"Kami ingin memastikan seluruh kesiapan proyek, mulai dari infrastruktur pendukung, aspek teknis, hingga pengelolaan lingkungan, telah memenuhi standar sehingga tahapan drilling dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan sesuai rencana," ujar Manurung.
Pada kesempatan tersebut, jajaran manajemen juga meninjau sejumlah titik manifestasi panas bumi di kawasan Mataloko sebagai bagian dari evaluasi lapangan.
Manurung menjelaskan, munculnya manifestasi di kawasan Mataloko sebagai dampak besarnya potensi sumber daya panas bumi, turut membuka peluang pemanfaatan langsung yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Energi panas bumi, lanjut Manurung, dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor, seperti sumber panas bagi proses industri, sebagaimana telah diterapkan di kawasan PLTP Lahendong. Selain itu, potensi tersebut dapat dikembangkan untuk kawasan pemandian air panas (geowisata) maupun mendukung sektor pertanian melalui pengembangan greenhouse berbasis energi panas bumi.
"PLTP Mataloko merupakan salah satu proyek strategis di Flores yang diproyeksikan mampu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Flores sekaligus mendukung target transisi energi nasional melalui pemanfaatan energi panas bumi," ujar Manurung.
Untuk memastikan kelestarian lingkungan, PLN telah menyiapkan berbagai langkah pengelolaan dan mitigasi, antara lain pemasangan Automatic Water Level Logger (AWLR), pelibatan masyarakat dalam kegiatan monitoring, memastikan aliran ekologis sungai tetap terjaga, serta membuka ruang dialog dan pengaduan bagi masyarakat.
Manurung menegaskan, seluruh tahapan pengembangan PLTP Mataloko dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan keberlanjutan.
"Setiap tahapan kami laksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial secara seimbang," tutup Manurung.
Sebelum melakukan peninjauan lapangan di Mataloko, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra bersama jajaran manajemen mengikuti Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Proyek Panas Bumi Flores dan Lembata di Kampus II IFTK Ledalero, Maumere, Kamis, 23 Juli 2026.
Forum tersebut menjadi wadah dialog antara PLN, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pengembangan proyek panas bumi di Flores dan Lembata, termasuk penyampaian aspirasi serta pembahasan berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat.
Manager Unit Pelaksana Proyek (MUPP) Nusra 2, Avianda Edwin Fachruddin, menegaskan bahwa setiap tahapan pengembangan PLTP Mataloko mengedepankan keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan.
"PLN berkomitmen melaksanakan pengembangan PLTP Mataloko secara transparan dan partisipatif. Kami memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai rencana kegiatan, potensi dampak, serta langkah-langkah pengelolaan yang akan dilakukan. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang terbuka dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah proyek," ujar Avianda.
