LEWOLEBA — Forum Jurnalis Lembata mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait insiden penghalangan peliputan wartawan di SPBU Waijarang sekaligus mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan permainan distribusi bahan bakar minyak yang membuat masyarakat Lembata terus kesulitan mendapatkan pasokan BBM. Pernyataan resmi tertanggal 12 November 2026 disampaikan oleh Ketua Forum Jurnalis Lembata, Alexander P. Taum.
Insiden Penghalangan Peliputan
Insiden bermula ketika wartawan Jurnal Polri, Ahmad Mas, sedang menjalankan tugas jurnalistik meliput antrean panjang dan kelangkaan BBM di SPBU Waijarang. Saat sedang bertugas, ia terlibat adu mulut dengan Manager Penjualan SPBU Waijarang, Omi Wuwur, yang dinilai menghalangi proses peliputan tersebut.
General Manager SPBU Waijarang, Longginus Lega, kemudian telah menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers dan mengakui bahwa SPBU merupakan fasilitas pelayanan publik. Langkah ini patut diapresiasi, namun permohonan maaf saja tidak cukup. Manajemen diminta melakukan evaluasi internal serius agar kejadian serupa tidak terulang.
Desakan Audit dan Penindakan Tegas terhadap Pemain BBM
Selain mengutuk intimidasi terhadap pers, Forum Jurnalis Lembata juga menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas:
"Kami meminta Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan mendalam terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam permainan distribusi BBM yang membuat masyarakat terus kesulitan mendapatkan pasokan."
"Kita minta polisi dan jaksa tidak ragu bertindak tegas terhadap para pemain minyak yang selama ini melakukan berbagai upaya menguntungkan diri sendiri dan kelompok, di atas penderitaan masyarakat luas yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi," tegas Alexander P. Taum.
Poin-Poin Sikap Forum Jurnalis Lembata
1. Solidaritas Wartawan.
Dukungan penuh kepada Ahmad Mas dan seluruh wartawan yang mengalami perlakuan tidak pantas saat bertugas.
2. Kecam Intimidasi.
Segala bentuk penghalangan kerja jurnalistik melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wartawan berhak meliput fasilitas pelayanan publik demi kepentingan masyarakat.
3. Minta Pembenahan Internal.
Manajemen SPBU Waijarang diminta membangun budaya komunikasi yang terbuka dan menghormati kebebasan informasi.
4. Desak Audit dan Penindakan APH.
Kepolisian dan Kejaksaan diminta mengaudit, memeriksa, dan menindak tegas pihak-pihak yang diduga memanipulasi distribusi BBM. Kelangkaan yang berulang bukan kebetulan, ada yang diuntungkan di tengah kesulitan rakyat.
5. Keterbukaan Informasi adalah Hak Publik.
Menutup informasi dari wartawan sama dengan menutup hak masyarakat untuk tahu. Semakin ditutupi, semakin kuat dugaan adanya hal yang disembunyikan.
"Ketika wartawan dihalangi dan informasi disembunyikan, masyarakat berhak curiga ada yang sedang dilindungi. Penindakan terhadap permainan BBM harus secepatnya dilakukan, sebelum penderitaan rakyat semakin panjang," tambah Taum.
Forum Jurnalis Lembata menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini dan mendesak semua pihak untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok tertentu.
