LEWOLEBA, — Kekayaan laut Lembata selama ini lebih banyak berhenti sebagai komoditas mentah. Tuna, tongkol, dan cakalang ditangkap, dijual segar, kemudian bergerak keluar daerah. Nilai tambah terbesar justru berpotensi tercipta di tempat lain.
Pola tersebut ingin diubah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pengembangan ekonomi kreatif dan hilirisasi produk lokal. Pesannya sederhana: masyarakat tidak cukup hanya menjaidi penghasil bahan baku, tetapi harus ikut menikmati nilai ekonomi dari proses pengolahan hingga pemasaran.
Penegasan itu disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam amanat yang dibacakan Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lembata Apolonaris Mayan saat membuka Bimbingan Teknis Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata di Aula Hotel Olympic Lewoleba, Rabu, 7 Oktober 2026.
Terkait kondisi Flores saat ini, Gubernur turut prihatin dan terus memantau. Ia tak lupa menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat dan keluarga korban terdampak gempa bumi Flores. Gubernur mengajak seluruh pihak memperkuat solidaritas dan membantu masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana tersebut.
Bimtek ini sendiri diagendakan berlangsung selama tiga hari, 7–9 Oktober 2026, dengan 30 peserta yang seluruhnya perempuan dan remaja putri, yang merupakan pelaku usaha terpilih dari sejumlah kecamatan di Lembata.
Menurut Gubernur Melki, kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT, khususnya gerakan “Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman.”
Agenda itu diarahkan untuk mendorong hilirisasi komoditas daerah sehingga potensi lokal tidak berhenti pada produksi, tetapi berkembang menjadi produk yang memiliki identitas, nilai tambah dan daya saing.
“Kita tidak hanya ingin masyarakat mampu menghasilkan produk, tetapi juga mampu mengembangkan, mengemas, melindungi, mempromosikan, dan memasarkannya secara lebih profesional,” kata Gubernur Melki dalam sambutannya.
Lembata dan Flores Timur, kata Gubernur memiliki potensi perikanan tangkap yang diperkirakan mencapai Rp70 triliun, dengan produksi sekitar 6.700–7.200 ton per tahun. Tuna, tongkol dan cakalang menjadi sejumlah komoditas utama.
Angka tersebut menurut Gubernur menunjukkan besarnya sumber daya ekonomi yang tersedia. Namun, besarnya potensi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila masyarakat hanya berada pada mata rantai paling awal, menangkap dan menjual bahan mentah.
Karena itu, pelatihan diarahkan pada kemampuan mengubah hasil laut dan komoditas lokal menjadi produk siap pasar. Salah satunya melalui pengolahan ikan menjadi abon, lengkap dengan teknik pengemasan dan pelabelan.
Dengan cara itu, ikan tidak lagi hanya dihitung berdasarkan harga per kilogram sebagai bahan baku, tetapi dapat memiliki nilai baru setelah melalui proses produksi, pengemasan, branding dan pemasaran. Di titik inilah ekonomi kreatif ditempatkan sebagai instrumen hilirisasi.
Pemerintah tidak sekadar ingin menambah jumlah pelaku usaha, tetapi membangun kemampuan usaha agar produk lokal dapat bertahan di pasar yang lebih luas. Tantangannya cukup kompleks, mulai dari keterampilan produksi, akses modal dan pasar, pemanfaatan teknologi digital, legalitas usaha, jejaring kerja sama hingga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
Di NTT sendiri terdapat 10.803 pelaku ekonomi kreatif yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Sektor kriya mendominasi dengan 7.769 pelaku, disusul kuliner 2.389 pelaku dan fesyen 305 pelaku.
Pemerintah Provinsi NTT telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu pijakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerah.
Karena itu, bimtek di Lembata diarahkan agar peserta tidak berhenti pada kemampuan teknis. Mereka dibekali pola pikir kewirausahaan, branding, pengembangan produk digital, efisiensi keuangan, teknik pengemasan dan pelabelan, hingga pengolahan abon ikan.
Materi juga diarahkan pada pembentukan kelompok usaha berbadan hukum, perluasan pasar digital serta perlindungan produk melalui Merek Kolektif.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin membangun rantai nilai yang lebih panjang di daerah: komoditas diproduksi masyarakat, diolah oleh masyarakat, diberi merek oleh masyarakat, dipasarkan secara profesional, lalu keuntungan ekonominya kembali kepada masyarakat.
Bagi Lembata, agenda ini menjadi penting karena sektor perikanan merupakan bagian strategis dari pengembangan ekonomi daerah. Hilirisasi dapat membuka ruang bagi perempuan dan generasi muda untuk masuk ke dalam mata rantai usaha, bukan hanya sebagai tenaga produksi, tetapi sebagai pemilik dan pengelola usaha.
Gubernur Melki juga menegaskan bahwa keberhasilan program tidak boleh diukur hanya dari selesainya kegiatan pelatihan. Ukurannya adalah apakah setelah pelatihan muncul produk yang lebih berkualitas, memiliki identitas, memiliki legalitas dan mampu masuk ke pasar yang lebih luas.
“Semoga pelatihan ini menjadi langkah awal lahirnya produk unggulan Lembata yang berkualitas, beridentitas, bernilai tambah, terlindungi, dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Pembukaan kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Godlif Elliek, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Yakobus Andreas Wuwur, Pimpinan Bank NTT Cabang Lewoleba Petrus Soba Lewat, perwakilan perangkat daerah terkait, serta narasumber dan para peserta. (Prokompimkablembata)
