Lembata,Indonesiasurya.com - Masyarakat Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dari desa Atakore, menyurati secara resmi Bupati Lembata tertanggal, 20 mei 2025, perihal protes keras atas langkah pemerintah terkait kunjungan tim satuan tugas PLTP pada wilayah tersebut.
Dalam surat yang Tembusannya juga disampaikan kepada, Pimpinan dan Anggota DPRD Lembata, Gubernur NTT, Pimpinan dan Anggota DPRD NTT, Menteri ESDM dan DPR RI warga memberi lima catatan penting.
Kami, warga Desa Atakore, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, dengan ini menyampaikan protes keras atas langkah Pemerintah Kabupaten Lembata sebagaimana
tertuang dalam Surat Nomor: 400.10./26/KCA/V/2025, tertanggal 18 Mei 2025, tentang pemberitahuan kunjungan Tim Satuan Tugas Penyelesaian Masalah Pengembangan PLTP
(Geotermal) di Pulau Flores-Lembata.
Adapun alasan penolakan kami didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan yang
sangat serius dan menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dan alam Atakore:
1. Minimnya Sosialisasi dan Pengabaian Partisipasi Warga: Hingga saat ini tidak pernah ada forum terbuka yang melibatkan seluruh warga terdampak secara langsung, khususnya masyarakat Desa Atakore. Informasi
disampaikan secara sepihak tanpa adanya proses musyawarah atau konsultasi yang adil dan inklusif. Hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip-
prinsip demokrasi dan hak warga untuk didengar.
2. Ancaman Serius terhadap Lingkungan dan Keselamatan Alam: Wilayah Atakore berada dalam ekosistem pegunungan yang rentan terhadap bencana seperti longsor dan kekeringan. Pengembangan proyek PLTP berisiko mempercepat degradasi lingkungan, meningkatkan risiko bencana alam, dan
memicu gangguan ekosistem yang sudah rapuh. Kami sangat khawatir bahwa pembukaan lahan dan aktivitas pengeboran akan mengganggu keseimbangan
alam yang telah dijaga secara turun-temurun.
3. Krisis Air Bersih dan Dampak Kesehatan:
Sumber air di Atakore saat ini sangat terbatas dan hanya berasal dari sumur bor yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Aktivitas proyek geothermal berpotensi mencemari atau mengeringkan sumber- sumber air tersebut, yang akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan kehidupan sehari-hari.
4. Tekanan Psikologis dan Ketidakadilan terhadap Pemilik Lahan:
Kehadiran Tim Satgas tanpa proses persetujuan warga memberi tekanan
terselubung kepada pemilik lahan yang tidak bersedia melepaskan haknya. Ini
merupakan bentuk pemaksaan yang melukai rasa keadilan dan menambah beban psikologis bagi warga yang mempertahankan tanah warisan leluhur kami.
5. Pelanggaran terhadap Hak Adat dan Nilai Kultural: Wilayah yang direncanakan sebagai lokasi proyek merupakan bagian dari tanah
ulayat yang memiliki nilai spiritual, kultural, dan historis tinggi bagi masyarakat Atakore. Pembangunan tanpa persetujuan adat adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundangan nasional dan internasional.
Dengan dasar-dasar tersebut, kami dengan tegas MENOLAK segala bentuk kegiatan Tim Satuan Tugas maupun aktivitas terkait pengembangan PLTP di
wilayah Desa Atakore.
Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan
kecintaan kami terhadap tanah dan generasi masa depan Atakore.
