Lewoleba — Pemerintah Kabupaten Lembata memperkuat sinergi antara data, perencanaan, dan penganggaran dalam penanggulangan AIDS, Tuberkulosis (TBC), Malaria, dan penyakit menular lainnya.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Lokakarya Analisis Data Realisasi Versus Data Anggaran Program AIDS, TBC, dan Malaria (ATM) yang diselenggarakan Bappelitbangda Kabupaten Lembata di Aula Hotel Olympic Lewoleba, Rabu, 2 September 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah dan instansi terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, BKAD, Bagian Hukum Setdakab Lembata, Dinas PMD, serta Dinas Kominfo Lembata.
Selain itu, lokakarya juga menghadirkan narasumber dari Tim RSSH (Resilient & Sustainable System for Health) Adinkes Provinsi NTT, dr. Ignatius Henyo Kerong, serta melibatkan peserta dari berbagai sektor terkait termasuk Ketua TP PKK Kabupaten Lembata, Ny. Ursula Surat Bayo.
Ketua Panitia Pelaksana, Yohanes Bosco S. Bataona, mengatakan lokakarya ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran program penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Lembata.
Menurutnya, kegiatan ini menelaah data realisasi program dan anggaran periode 2023–2025, sekaligus menjadi bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Dengan dukungan hibah The Global Fund melalui skema RSSH, hasil lokakarya diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Fransiskus Xaverius B. N, secara implisit menegaskan DPRD mendukung penguatan kebijakan dan anggaran penanggulangan penyakit menular yang didasarkan pada data dan kebutuhan nyata masyarakat.
Menurutnya, hasil lokakarya harus menghasilkan rekomendasi data konkret yang valid yang dapat menjadi rujukan dalam proses perencanaan pembangunan dan pembahasan anggaran daerah.
"Pemaparan data kita musti lebih selektif, lebih hati-hati terutama dalam penggalian data atau survei harus kredibel, dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Ciku Namang.
Ia kemudian menyinggung peran Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Lembata yang perlu dibenahi sesuai rekomendasi DPRD, termasuk struktur dan personil di dalamnya.
Sementara itu, Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq, melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Yohanes Berchmans Daniel Dai, menegaskan penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.
Persoalan penyakit menular, kata Bupati, berkaitan dengan berbagai aspek pembangunan sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor.
“Data harus menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Perencanaan yang baik harus diterjemahkan dalam penganggaran yang tepat, sehingga setiap sumber daya yang tersedia dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Bupati Kanis Tuaq meminta setiap perangkat daerah memastikan program dan anggaran disusun secara efisien, terukur, dan tepat sasaran.
Pesan utama dari lokakarya tersebut, data yang akurat harus berjalan seiring dengan perencanaan dan anggaran yang tepat, agar upaya menekan AIDS, TBC, Malaria, dan penyakit menular lainnya benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lembata. (Prokompimkablembata)
