LEWOLEBA – Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan resmi menetapkan standar pelayanan publik berbasis perkembangan teknologi informasi sebagai langkah memperkuat tata kelola arsip dan meningkatkan kualitas layanan literasi masyarakat.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata yang ditetapkan pada 15 Juli 2026.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata, Anselmus Asan Ola, menjelaskan bahwa penetapan standar pelayanan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih transparan, mudah diakses, terukur, dan sesuai dengan tuntutan zaman.
Menurutnya, transformasi digital telah mengubah pola pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan arsip dan penyediaan sumber informasi bagi masyarakat.
“Perkembangan teknologi informasi menuntut setiap institusi pemerintah untuk beradaptasi. Arsip bukan hanya dokumen yang disimpan, tetapi merupakan sumber informasi dan memori kolektif daerah yang harus dikelola secara profesional. Demikian juga perpustakaan harus menjadi ruang pengetahuan yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Anselmus Ola.
Ia mengatakan, standar pelayanan yang ditetapkan mencakup berbagai layanan strategis, mulai dari pengelolaan arsip hingga pengembangan budaya baca masyarakat.
Pada sektor kearsipan, layanan yang disiapkan meliputi pemindahan arsip dinamis inaktif di atas 10 tahun, layanan peminjaman arsip, akuisisi arsip statis, serta pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah dan lembaga terkait.
Sementara pada sektor perpustakaan, standar pelayanan mencakup layanan keanggotaan perpustakaan, layanan sirkulasi, pembinaan pengelolaan perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, taman baca masyarakat, hingga penguatan layanan perpustakaan keliling dan koleksi digital.
Selain itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga mengembangkan layanan berbasis literasi publik seperti story telling, layanan baca di tempat, serta kegiatan bedah buku sebagai ruang interaksi intelektual dan peningkatan minat baca masyarakat.
“Perpustakaan tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai tempat menyimpan buku. Perpustakaan harus menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat, tempat masyarakat memperoleh informasi, membangun kreativitas, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Anselmus.
Ia menegaskan, standar pelayanan tersebut menjadi pedoman wajib bagi seluruh penyelenggara dan pelaksana layanan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata. Dokumen tersebut juga menjadi instrumen evaluasi kinerja pelayanan, baik oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat layanan publik.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memberikan penilaian dan masukan menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik.
“Pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Karena itu, standar pelayanan ini bukan hanya menjadi aturan internal, tetapi juga menjadi komitmen kami untuk terus memperbaiki kualitas layanan,” ujarnya.
Dengan ditetapkannya standar pelayanan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata berharap mampu menghadirkan wajah baru pelayanan informasi publik yang lebih modern, adaptif, dan inklusif, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah menuju Lembata yang maju, lestari, dan berdaya saing.
