KUPANG — Kabar baik bagi tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi NTT resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441. Angka ini naik 5,97 persen atau bertambah Rp146.543 dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang tercatat Rp2.455.498.
Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 421/KEP/HK/2026 tertanggal 19 November 2026, sebagai tindak lanjut arahan Menteri Ketenagakerjaan RI agar seluruh daerah segera menetapkan UMP paling lambat 21 November 2026.
Hasil Pembahasan Dewan Pengupahan
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menjelaskan angka tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur serikat pekerja, APINDO, akademisi, dan instansi terkait. Perhitungan menggunakan formula sesuai PP Nomor 49 Tahun 2025 dan UU Nomor 27 Tahun 2026 dengan nilai Alpha 0,70.
"Rekomendasi Dewan Pengupahan mengusulkan nilai Alpha 0,70, sehingga kenaikan mencapai 5,97 persen dan UMP 2027 menjadi Rp2.602.441," ujar Gubernur Melki dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Tujuan: Lindungi Hak Pekerja
Gubernur menegaskan UMP ini berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Ia juga mengingatkan perusahaan yang sudah membayar upah di atas UMP agar tidak menurunkannya.
"Perusahaan yang telah memberikan upah di atas standar UMP dilarang menurunkannya. Penetapan ini murni untuk melindungi hak-hak pekerja."
UMP ini berlaku efektif 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Pemprov NTT bersama pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Pengupahan akan melakukan pengawasan berkala guna memastikan ketentuan ini dipatuhi di seluruh wilayah NTT.