Ungkap Realita Sosial

Logo Banggainesia
Local Edition | | Todays News


Empat Kali Pembacaan Tuntutan Ditunda, Perkara Nahkoda MT FENG HUANG di PN Gresik tuai sorotan: Ada Apa Sebenarnya?

Penundaan berulang tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian dan kelangsungan proses hukum yang sedang dijalani Terdakwa. Terlebih, perkara ini telah memasuki tahap pembacaan tuntutan setelah rangkaian pemeriksaan persidangan selesai dilaksanakan.

Indonesiasurya
Kamis, 19 November 2026 | 13:06:22 WIB
Foto

GRESIK, JAWA TIMUR, November 2026 — Proses persidangan perkara pidana yang menjerat Capt. Antenor Vonn Mark Alibusa, selaku Nahkoda Kapal MT FENG HUANG, dengan Nomor Perkara 190/Pid.Sus/2026/PN Gsk, menjadi sorotan setelah agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengalami penundaan sebanyak empat kali.

Penundaan berulang tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian dan kelangsungan proses hukum yang sedang dijalani Terdakwa. Terlebih, perkara ini telah memasuki tahap pembacaan tuntutan setelah rangkaian pemeriksaan persidangan selesai dilaksanakan.

Sebelumnya, dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2026, JPU meminta penundaan dengan alasan tuntutan masih dalam proses penyusunan dan koordinasi di tingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung). Majelis Hakim kemudian memberikan tambahan waktu selama satu minggu.

Namun, pada persidangan tanggal 2 November 2026, tuntutan kembali belum dapat dibacakan. JPU menyampaikan bahwa proses penyusunan tuntutan masih menunggu penyelesaian di tingkat pusat.

Pada persidangan berikutnya, tanggal 11 November 2026, agenda pembacaan tuntutan kembali mengalami penundaan.

Penundaan tersebut kemudian berlanjut hingga agenda persidangan tanggal 18 November 2026. Bahkan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan yang memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik untuk membacakan dan menyerahkan tuntutan pidana (requisitoir) atas nama Terdakwa Antenor Vonn Mark Alibusa pada Rabu, 18 November 2026, pukul 10.00 WIB, di Pengadilan Negeri Gresik.

Dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Penuntut Umum melaksanakan penetapan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Namun demikian, hingga tanggal 18 November 2026, tuntutan pidana tersebut belum juga dibacakan oleh JPU. Kondisi ini semakin menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian pelaksanaan agenda persidangan, terlebih setelah adanya penetapan dari Majelis Hakim.

Kuasa Hukum Ajukan Keberatan

Menghadapi penundaan yang berulang tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari:

1. JESICHA JULIANDARI, S.H., C.Med.

2. FITRI ANISA, S.H., C.TT., C.Med. CLD., CLA

3. PRILLIA NUR HIDAYAH, S.H.

4. DIMAS ROLAND JONAS SUHARTONO, S.H.

5. KHRESNA WISANTYA, S.H.

6. CAESAR HIMAJUTA WARDANA KESDU, S.H.

dari JS & Partners Law Office, Bali, telah mengambil langkah dengan mengajukan surat keberatan kepada Majelis Hakim serta menyampaikan surat permohonan perhatian kepada sejumlah instansi terkait.

Tim Penasihat Hukum menilai bahwa proses koordinasi dan persetujuan internal di lingkungan Kejaksaan perlu diselesaikan secara proporsional agar tidak terus menimbulkan ketidakpastian dalam proses persidangan.

Menurut Tim Penasihat Hukum, kebutuhan administratif internal institusi penuntutan tetap harus memperhatikan hak Terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum serta menjalani proses peradilan secara efektif dan tanpa penundaan yang tidak beralasan.

Perkara Turut Menjadi Perhatian Pihak Filipina

Perkara ini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, tetapi juga mendapat perhatian dari pihak Filipina. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan dan koordinasi yang dilakukan oleh perwakilan hukum dan pihak yang mendampingi kepentingan Terdakwa di Filipina.

Salah satu pihak yang turut mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan perkara ini adalah World Peace Ambassador – WPOU Bernadeth Perno, S.J.D., Ph.D., dengan jabatan sebagai International Humanitarian Case Coordinator & International Affairs Representative.

Berdasarkan keterangan Bernadeth Perno, perannya mencakup koordinasi dan fasilitasi komunikasi dengan pihak-pihak berwenang terkait, Kedutaan Besar, serta Tim Penasihat Hukum di Indonesia.

Ia juga menegaskan pentingnya penyampaian informasi kepada publik mengenai keterlibatan dan koordinasi yang telah dilakukan, agar tidak timbul kesalahpahaman seolah-olah keluarga Terdakwa tidak memiliki pendampingan atau tidak ada pihak yang secara aktif menangani perkara tersebut.

Keterlibatan pihak Filipina ini menunjukkan bahwa penanganan perkara turut memperoleh perhatian lintas negara, khususnya dalam memastikan komunikasi, koordinasi, dan pendampingan terhadap Terdakwa tetap berjalan.

Transparansi dan Objektivitas Penanganan Perkara Menjadi Perhatian

Penundaan pembacaan tuntutan yang terjadi berulang kali, bahkan setelah adanya penetapan Majelis Hakim, turut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan efektivitas penanganan perkara.

Tim Penasihat Hukum menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah aspek dalam perkara ini yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, mereka memandang perlu adanya perhatian dan pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang.

Meski demikian, setiap dugaan mengenai adanya ketidakobjektifan atau keberpihakan dalam penanganan perkara harus tetap diuji berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.

Meminta Kepastian dan Perhatian Institusi Negara

Tim Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim dapat memberikan kepastian terhadap kelanjutan agenda persidangan serta memastikan bahwa hak-hak Terdakwa tetap terlindungi.

Selain itu, Tim Penasihat Hukum mendorong instansi pengawas terkait untuk memberikan perhatian terhadap penundaan yang berulang tersebut, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Perkara ini juga menjadi pengingat bahwa setiap orang, termasuk warga negara asing yang sedang menjalani proses hukum di Indonesia, berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bagi Tim Penasihat Hukum, penundaan pembacaan tuntutan yang terjadi berulang kali bukan sekadar persoalan perubahan jadwal persidangan. Hal tersebut berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak-hak Terdakwa, serta kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Asas praduga tak bersalah dan prinsip peradilan yang adil harus tetap dijunjung tinggi hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


Bagikan

KOMENTAR (0)

Alamat Email anda tidak akan ditampilkan. Wajib diisi untuk kolom *

Berita Terkini

Transfer ke Daerah Lembata Turun Rp34,9 Miliar, Pemkab Ajukan Penyesuaian RAPBD 2027 ke DPRD

Surat yang ditandatangani Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq pada 15 Oktober 2026 mencatat, alokasi TKD yang semula direnca

| Rabu, 18 November 2026
Bupati Kanis Kunjungi Persebata di Larantuka, Jupri: Pejabat Pertama yang Datang Sejak ETMC XXXV Dibuka

Dalam kunjungan yang juga dihadiri Ketua TP PKK Lembata, Ursula Surat Bayo Tuaq, Bupati Kanis memberikan motivasi agar p

| Rabu, 18 November 2026
Bupati Flotim dan Lembata Turun ke Lapangan, Laga Eksebisi Pembuka ETMC XXXV Berakhir Imbang 1-1

Lebih dari sekadar hasil di lapangan, kehadiran langsung kedua pimpinan daerah menjadi simbol persaudaraan dan sportivit

| Rabu, 18 November 2026
Gubernur Melki Laka Lena Resmi Buka ETMC XXXV: Warisan El Tari, Simbol Persatuan NTT

Gubernur Melki menyebut ETMC sebagai salah satu perhelatan olahraga paling bergengsi di NTT. "ETMC tidak hanya menarik p

| Rabu, 18 November 2026
KETUA DPC GERINDRA PINRANG DUKUNG SUFMI DASCO AHMAD JADI CAWAPRES DAMPINGI PRABOWO

Ahmad Abdy Baramuli menilai sinergi antara Presiden dan Wakil Presiden menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjuta

| Minggu, 15 November 2026
Angka Stunting Naik ke 11,1 Persen, Bupati Kanis Tuaq Desak 1.060 Tenaga Kesehatan Lembata Berinovasi

Bupati Kanis Tuaq mengapresiasi prestasi yang diraih oleh Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, yang meraih juara pertama

| Minggu, 15 November 2026
Indeks Berita
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2026 Indonesia Surya
Allright Reserved
CONTACT US Lembata
Lembata, Nusa Tenggara Timur
Telp: +6281334640390
INDONESIA SURYA
Viewers Now: 8