Pinrang - Doktrin Polisi Bersama Masyarakat yang digaungkan Kapolri dengan enam prinsip utama, yakni Hadir, Dekat, Cepat, Adil, Terbuka, dan Adaptif, kini patut dipertanyakan implementasinya di Kabupaten Pinrang. (13/11/3026).
Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kabupaten Pinrang menilai penanganan dugaan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi di Kabupaten Pinrang belum menunjukkan hasil yang memberikan kepastian hukum. Padahal, berbagai upaya penyampaian aspirasi, aksi demonstrasi, hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah dilakukan.
FORMASI Kabupaten Pinrang, mengungkapkan bahwa kecurigaan FORMASI terhadap lemahnya penanganan persoalan mafia BBM bukan tanpa alasan. Ada sejumlah peristiwa dan fakta yang menjadi dasar pertanyaan serius terhadap keseriusan Polres Pinrang.
Pertama, FORMASI telah melakukan aksi demonstrasi pada 14 Agustus 2025 dan 24 September 2026 sebagai bentuk desakan agar dugaan praktik mafia BBM bersubsidi segera ditindak.
Kedua, desakan tersebut kemudian dilanjutkan melalui RDP pada 7 Oktober 2026, dengan harapan adanya langkah konkret dan evaluasi terhadap persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang.
Ketiga, FORMASI juga telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Polres Pinrang pada 29 September 2026, khusus untuk membahas persoalan BBM bersubsidi. Namun, hingga saat ini permohonan tersebut belum mendapatkan tanggapan maupun kepastian pelaksanaan audiensi.
Keempat, hingga kini belum ada kejelasan yang dapat diterima publik mengenai perkembangan penanganan kasus Hadaria, yang sebelumnya diamankan Polres Pinrang bersama barang bukti sekitar 8 ton BBM solar bersubsidi. Publik berhak mengetahui sejauh mana proses hukum kasus tersebut berjalan dan bagaimana status barang buktinya.
Kelima, di tengah belum jelasnya berbagai persoalan tersebut, praktik dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi justru dinilai semakin merajalela. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Pinrang.
"Atas dasar itulah kami mulai mempertanyakan, apakah ada pembiaran atau dugaan perlindungan terhadap jaringan mafia BBM di Pinrang? Berbagai desakan telah disampaikan, audiensi belum direspons, kasus yang pernah diamankan belum jelas perkembangannya, sementara praktik serupa masih terus menjadi persoalan, maka wajar jika publik mempertanyakan keseriusan aparat,"
Lebih lanjut, FORMASI melontarkan pertanyaan yang seharusnya dijawab secara terbuka oleh Polres Pinrang.
"Bagaimana mau menindak dan mengamankan mafia BBM yang belum pernah tertangkap, sementara kasus mafia BBM yang pernah diamankan sendiri saja belum jelas ujung penanganannya? Kalau yang sudah ditangkap saja belum ada kejelasan, lalu bagaimana masyarakat bisa berharap terhadap pemberantasan jaringan yang masih berkeliaran?"
Menurut FORMASI, enam prinsip Polisi Bersama Masyarakat tidak boleh hanya menjadi slogan institusi Kabupaten Pinrang.
Doktrin "Polisi Bersama Masyarakat" yang diusung oleh Kapolri menetapkan 6 prinsip utama tindakan dan pelayanan anggota Polri di lapangan:
1. Hadir: Anggota Polri senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga ketertiban, mendengar keluhan, dan memberikan rasa aman secara langsung.
2. Dekat: Membangun kedekatan emosional dan kemitraan yang humanis dengan warga, karena sejatinya polisi berasal dari dan berbakti untuk masyarakat.
3. Cepat: Memberikan respons dan pelayanan yang sigap, tanggap, serta solutif dalam menangani setiap laporan maupun situasi darurat.
4. Adil: Menegakkan hukum secara objektif, tidak memihak, dan menghormati hak-hak serta kesetaraan warga negara di hadapan hukum.
5. Terbuka: Mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta siap menerima kritik dan masukan konstruktif dari publik.
6. Adaptif: Mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk dalam transformasi pelayanan digital dan menghadapi modus kejahatan baru
FORMASI mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Mabes Polri untuk turun tangan mengevaluasi penanganan dugaan mafia BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang. Pemeriksaan terhadap kemungkinan pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun keterlibatan oknum yang memberikan perlindungan juga perlu dilakukan apabila ditemukan indikasi dan bukti.
"Kami tidak membutuhkan lagi janji, imbauan, ataupun pernyataan bahwa pengawasan sedang berjalan. Kami membutuhkan tindakan, pengungkapan jaringan, transparansi perkembangan kasus, dan kepastian hukum. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan kepercayaan karena aparat terlihat lebih sibuk menjelaskan daripada membuktikan," tutup FORMASI.
Bagi FORMASI, pemberantasan mafia BBM bukan persoalan pencitraan institusi, melainkan tanggung jawab penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.
JANGAN SAMPAI MAFIA BBM BEBAS BEROPERASI, SEMENTARA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERUS TERGERUS. POLISI BERSAMA MASYARAKAT HARUS DIBUKTIKAN, BUKAN SEKADAR DIJADIKAN DOKTRIN!
**Baramakassar_
