LEWOLEBA — Krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrian panjang di sejumlah titik pembelian di Kabupaten Lembata mendapat tanggapan serius dari pimpinan dewan. Ketua DPRD Lembata Syafrudin Sira mendesak Satgas BBM segera menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengurai persoalan distribusi yang berulang.
Kepada wartawan pada Jumat (6‑11‑2026), Syafrudin menegaskan Satgas BBM yang telah memiliki Surat Keputusan harus bergerak maksimal menindak penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Ia menyayangkan penghentian layanan sementara di SPBU Waijarang dan SPBU Balauring akibat dugaan penyusutan volume BBM.
“Perselisihan antara pengelola SPBU dan pihak transportir seharusnya diselesaikan melalui koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, bukan dengan menghentikan pasokan yang membuat masyarakat menjadi korban,” ujarnya.
Dengan letak wilayah Lembata sebagai kabupaten kepulauan, jalur distribusi BBM harus melewati Sikka lalu Flores Timur sebelum menyeberang ke Lembata. Hal ini membuat pemulihan pasokan membutuhkan waktu lebih lama jika terjadi gangguan.
Ketua DPRD meminta pemerintah daerah segera mempertemukan manajemen SPBU, transportir, dan Pertamina Patra Niaga untuk mencari solusi mengembalikan operasional kedua stasiun pengisian tersebut. Ia juga mengajak mencontoh keberhasilan penanganan kelangkaan BBM di Sumba Barat Daya, di mana pengawasan distribusi berjalan ketat sehingga BBM bersubsidi tepat sampai ke warga yang membutuhkan, bukan diambil keuntungan oleh pihak tertentu.
Syafrudin menambahkan telah berkoordinasi dengan pemda agar Pokja dan Satgas BBM bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak dugaan pelanggaran undang‑undang migas. Harapannya, koordinasi ini segera membuahi hasil agar pasokan BBM kembali stabil dan antrian panjang di sejumlah lokasi dapat hilang. (TIM)
