Larantuka, Indonesiasurya.com - Ditundanya jadwal pelaksanaan paripurna Mendahului Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2025, meninggalkan sejumlah tanda tanya, siapa Tipu siapa?
Nikolaus Beoang, anggota DPRD Flotim dalam perbicangan singkat dengan awak media di kantor DPRD (28/4/2025) mengungkapkan kekecewaan terhadap ditundanya jadwal rapat mendahului perubahan apbd flotim 2025.
Jadwal ini telah di putusan oleh Banmus tapi terkesan disepelekan tanpa argumentasi yang jelas.
Beoang mengatakan, "Kami kecewa dengan cara pemerintah yang terus mengulur waktu pembahasan APBD mendahului perubahan
"Jadwal Banmus sudah ditetapkan dan dengan pemerintah pun telah bersepakat lantas kembali ditunda oleh pemerintah ini kami pertanyakan ada apa? Tanya Nikolaus.
Mantan Kepala Desa Lewolaga ini meminta agar, Pemerintah harus punya argumentasi yang jelas terkait penundaan ini sehingga, tidak menimbulkan isu liar di publik.
Selain Beoang, Ungkapan kekecewaan juga disampaikan wakil ketua DPRD Flotim, Robertus Rebon Kereta ,S.Pd.
"Kami minta agar Pemerintah melalui wakil Bupati Ignas Uran hal ini karena Bupati lagi berada di luar daerah untuk menjelaskan terkaitan anggaran ini. Ujar Wakil ketua di ruang kerjanya (28/4/2025)
Rebon Kereta mengatakan bahwa, Pembicaraan antara lembaga ini dengan pemerintah melalui wakil bupati sudah final lantas mengapa harusnya ditunda lagi?
"Jangan terus berdalih soal hal teknis seperti belum siapnya dokumen. APBD ini penting untuk kepentingan masyarakat lantas mengapa terus di geser? Tegas Kereta.
Sementara Hasan Basri.,S.E wakil ketua DPRD Flotim pun buka suara terkait tertundanya jadwal paripurna Mendahului Perubahan APBD Flotim 2025.
Basri diruang kerjanya (28/4/2025) menjelaskan, Frame politik di DPRD Flotim masih cukup kental, mestinya sebagai anggota dewan datang sebagai duta masyarakat.
Basri juga mempertanyakan soal Silpa APBD yang berbeda angka saat di musrembang dan yang disampaikan TAPD. yang benar mana?
Lebih jauh kader Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, Paripurna mendahului perubahan apbd 2025 itu penting guna penyesuaian anggaran baik untuk kepentingan 100 hari kerja Bupati dan wakil Bupati juga untuk kepentingan masyarakat.
"Dengan penundaan ini, 100 hari kerja terancam gagal karena apbd belum dilakukan penyesuaian Hal ini menjadi penting untuk menggolkan visi misi Bupati dan wakil Bupati" ujar Basri.
Secara tegas Wakil ketua Hasan Basri meminta agar pemerintah tidak lagi menunda paripurna Mendahului Perubahan APBD 2025 yang rencananya akan dilaksanakan pada malam ini (28/4/2025) pukul 21.00.
