Lewoleba – Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema "Membangun Keluarga Berkualitas Melalui Nilai-Nilai Keagamaan dan Kolaborasi Lintas Agama" di Aula Perpustakaan Kabupaten Lembata, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan ini melibatkan 33 peserta yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Lembata, Komisi III DPRD, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, tampil sebagai narasumber utama bersama RD. Blasius M. Kleden, Pr, Hj. Muhammad Mahmud, Lc, dan Pdt. Grace Henriette Raga, M.Th. Para narasumber membahas kebijakan daerah tentang peningkatan kualitas keluarga, perspektif agama mengenai keluarga berkualitas, berbagai persoalan keluarga di lingkungan keagamaan, hingga peran organisasi keagamaan dalam mendukung kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh masih tingginya berbagai persoalan sosial yang memengaruhi kualitas keluarga di Kabupaten Lembata.
Data DP3A menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 2022–2025 mencapai 165 kasus, sementara hingga Juli 2026 tercatat 15 kasus. Adapun kekerasan terhadap anak mencapai 153 kasus pada periode 2022–2025 dan bertambah 20 kasus sepanjang 2026, dengan kekerasan seksual menjadi kasus yang paling dominan.
Selain itu, Kabupaten Lembata juga menghadapi persoalan pemenuhan hak anak. Tercatat sebanyak 2.174 anak mengalami stunting pada periode 2024–2026, dengan prevalensi stunting Juni 2026 sebesar 11,19 persen atau sekitar 818 anak. Pada tahun 2025 terdapat 178 anak putus sekolah, sementara data buruh migran periode 2025–2026 mencapai 111 orang, yang turut berdampak pada pola pengasuhan anak.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah tingginya angka kehamilan anak. Sejak 2021 hingga 2025 tercatat 774 kasus kehamilan anak, sedangkan hingga Juli 2026 masih ditemukan 44 kasus. Di sisi lain, kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sepanjang 2024–2026 mencapai 112 perkara, serta terdapat 22 kasus bunuh diri pada periode 2022–2026.
Dinas P2PA juga merilis Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lembata tahun 2025 berada pada angka 0,674, lebih tinggi dibandingkan IKG Provinsi NTT tahun 2026 sebesar 0,402, sehingga menunjukkan masih besarnya tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender yang berpengaruh terhadap kualitas keluarga.
Melalui forum diskusi tersebut, pemerintah daerah ingin membangun persepsi bersama mengenai pentingnya peningkatan kualitas keluarga, mengidentifikasi berbagai persoalan dan kebutuhan intervensi, memperkuat peran organisasi keagamaan, serta merumuskan rekomendasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan tokoh agama.
Sekretaris Daerah Paskalis Ola Tapo Bali dalam materi yang disiapkan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, berketahanan, inklusif, religius, dan mampu menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Lembata.
FGD ini juga diharapkan menghasilkan pemetaan persoalan keluarga, rekomendasi kebijakan, serta rencana tindak lanjut kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memperkuat pola pengasuhan positif, serta membangun layanan perlindungan keluarga yang lebih efektif di Kabupaten Lembata. (Tim).
