Ungkap Realita Sosial

Logo Banggainesia
Local Edition | | Todays News


Front keadilan rakyat Lembata gelar aksi, pemerintah diminta turunkan harga es batu, DPRD jangan diam.

Terkait Alfamart, Pemerintah berada pada posisi yang tidak bisa menolak dan tidak mudah menerima. Pemerintah mengambil tindakan berdasarkan tiga hal yakni Analisis tata ruang dan sosial ekonomi masyarakat, Perlindungan terhadap pasar tradisional, Kebutuhan ekonomi lokal.

Indonesiasurya
Senin, 28 September 2026 | 17:34:18 WIB
Masa aksi

Lewoleba - Front keadilan rakyat Lembata (Fokal) di hadapan bupati dan wakil Bupati Lembata bersama jajaran diruang kerja Bupati (28/9/2026) saat tatap muka meminta agar pemerintah menurunkan harga es batu.

Hal ini disampaikan salah satu perwakilan masa aksi saat diterima bupati di ruang kerjanya.

"Kami minta agar harga es batu di turunkan" ungkap seorang perwakilan masa.

Selain meminta agar harga es batu diturunkan, masa aksi juga membentangkan berbagai flyer diantara, Ultimatum...DPRD jangan diam saja.

Aksi yang dipimpin Cyprianus Pito Lerek bertindak sebagai koordinator umum dan Sutimin Abdulah sebagai koordinator lapangan masa Front Keadilan Rakyat Lembata (FOKAL)  “Menggugat Kebijakan Ekonomi Bupati Lembata”

Berikut beberapa Flyer yang dibentang masa aksi, - Jangan gunakan Alfamart untuk kepentingan KKN. Paham?
- Tolak Alfamart
- Ultimatum...DPRD jangan diam saja
- Jo doi 3 miliar tu di mana Botak?
- Kami mendesak DPRD untuk Pansus Bupati dan Wakil
- Bupati dan Wakil kalau tidak bisa urus rakyat mundur saja biar otak te sakit

Sebanyak 9 orang perwakilan  massa aksi diterima dan bertatap muka dan berdialog dengan DPRD Lembata di ruangan rapat Banmus/Banggar DPRD. Hadir dalam dialog tersebut antara lain  Safrudin Sira (Ketua DPRD Kab Lembata), Fransiskus Gewura (Wakil Ketua DPRD Kab Lembata dan 15 orang anggota.

Pada kesempatan tersebut, Cyprianus Pito Lerek membacakan tuntutan aksi FOKAl antara lain :

• Meminta klarifikasi Bupati Lembata atas penggunaan dana transfer daerah sebesar Rp 3 miliar rupiah untuk pengentasan kemiskinan.
• Mendesak DPRD membentuk Pansus untuk mengusut penggunaan dana transfer daerah sebesar Rp 3 miliar.
• Meminta klarifikasi Bupati Lembata atas surat Somasi bernomor 62/FBB/VII/2026/KPG tertanggal 7 Juli 2026. 
• Menuntut evaluasi dan peninjauan kembali izin operasional Alfamart di Kabupaten Lembata.
• Menuntut penghentian sementara penerbitan izin baru sampai dilakukan kajian dampak yang komprehensif.
• Mendorong perlindungan terhadap kios rakyat, pedagang kecil, dan UMKM Lembata.
• Mendorong percepatan perbaikan dermaga feri dan fasilitas penyeberangan.
• Mendorong keterlibatan masyarakat dalam kebijakan ekonomi yang berdampak luas bagi daerah

Ketua DPRD Lembata Safrudin Sira,
Menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Fokal karena pihak FOKAL  selain menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap, tetapi juga menyampaikan sebuah naskah akademik untuk didiskusikan DPRD. Bahwa keputusan pembentukan Pansus atau tidak akan diambil setelah DPRD mendiskusikan  naskah akademik dari FOKAL. Oleh karena itu tuntutan dan naskah akademik dari FOKAL menjadi sangat penting dan patut diapresiasi. Selanjutnya, DPRD membuka ruang  jika kedepannya pihak FOKAL berniat mendiskusikan masalah yang sama ataupun masalah yang lain bersama DPRD.

Usai bertemu DPRD masa aksi bergerak ke kantor Bupati dan melakukan orasi disana.

Enam (6) orang perwakilan massa aksi diterima di ruang  Bupati Lembata dan berdialog dengan Bupati dan Wakil Bupati Lembata.

Hadir dalam dialog, antara lain Petrus Kanisius Tuaq Bupati Lembata, Nasir Muhamad Wakil Bupati Lembata, serta sejumlah pimpinan OPD.

Ciprianus Pito Lerek menyampaikan 8 point tuntutan dengan tambahan antara lain:
• Meminta klarifikasi Bupati Lembata atas penggunaan dana transfer daerah sebesar Rp 3 miliar rupiah untuk pengentasan kemiskinan.
• Mendesak DPRD membentuk Pansus untuk mengusut penggunaan dana transfer daerah sebesar Rp 3 miliar.
• Meminta klarifikasi Bupati Lembata atas surat Somasi bernomor 62/FBB/VII/2026/KPG tertanggal 7 Juli 2026. 
• Menuntut evaluasi dan peninjauan kembali izin operasional Alfamart di Kabupaten Lembata.
• Menuntut penghentian sementara penerbitan izin baru Alfamart sampai dilakukan kajian dampak yang komprehensif.
• Mendorong perlindungan terhadap kios rakyat, pedagang kecil, dan UMKM Lembata.
• Mendorong percepatan perbaikan dermaga feri dan fasilitas penyeberangan.
• Mendorong keterlibatan masyarakat dalam kebijakan ekonomi yang berdampak luas bagi daerah
• Para ojek pangkalan di kota Lewoleba mengeluhkan tidak dimanfaatkannya terminal Timur, mobil angkutan pedesaan masuk ke dalam kota sehingga mereka kesulitan mendapatkan penumpang.
• Masyarakat Kedang mengeluhkan seringnya pemadaman listrik di wilayah Kedang. Hampir setiap minggu terjadi pemadaman listrik. Pemadaman ini sangat merugikan UMKM di wilayah Kedang.

Bupati Lembata Petrus kanisius Tuaq pada kesempatan tersebut Mengatakan bahwa:
• Kondisi pemerintahan saat ini mengalami kesulitan fiskal. 3 point yang membuat Lembata tertekan secara fiskal yakni Impres no 1 tentang efisiensi anggaran, Beban utang PEN yang harus dibayar setiap bulan dan Penerimaan CPNS, P3K dan P3K paruh waktu tahun 2025 yang membebani anggaran daerah
• Pemerintah saat ini sedang melakukan kajian-kajian dalam melaksanakan sejumlah program agar kedepannya tidak terjadi masalah.
• Program unggulan Pemkab Lembata Nusa tani Ternak  (NTT)  seyogyanya bukan merupakan program monumental, tetapi program pemberdayaan dimana  kita harus mengetahui bahwa program pemberdayaan ini tidak mudah dan hasilnya tidak langsung terlihat dan dirasakan.
• Dana 3 M tersebut didapatkan dari insentif terhadap prestasi Pemkab Lembata dalam  penurunan angka pengangguran di Lembata. Dana tersebut digunakan untuk
(a) Mengisi sarpras di Pustu pada 5 titik di wilayah kota.
(b) Memasang jaringan air dari mata air melewati hutan lindung untuk selanjutnya jaringan di luar hutan lindung dibangun dengan dana APBN
(c) Memberi support kepada program NTT
(d) Mengadakan kegiatan Mancing Mania di Lembata
• Terkait keluhan tukang ojek akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Sementara itu Nasir Muhamad Wakil Bupati Lembata) mengatakan bahwa:
• Berharap agar masyarakat tidak takut untuk memberikan kritik terhadap pemerintah. Sebaliknya para pimpinan OPD agar tidak alergi dengan kritik dari masyarakat.
• Terkait Alfamart, Pemerintah berada pada posisi yang tidak bisa menolak dan tidak mudah menerima. Pemerintah mengambil tindakan berdasarkan lima hal yakni Regulasi, tata ruang, daya dukung ekonomi, proteksi UMKM dan kepentingan masyarakat. 

Dalam hal ini ruang kompetisi di daerah harus dibuka secara seluas luasnya dan pada akhirnya dengan adanya kompetisi yang sehat masyarakat yang akan diuntungkan dengan persaingan harga. Di satu sisi kehadiran Alfamart bukan hal yang negatif; dirinya mengajak para pihak untuk melihat dari sudut pandang yang positif.
• terkait dermaga fery Waijarang, sesuai deadline berdasarkan kesepakatan awal serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan bulan Juli 2026 yanng lalu. Namun demikian di satu pihak  dinamika ekonomi global akibat perang teluk telah menyebabkan kenaikan harga bahan material, sehingga kontrak yang telah ditandatangani harus direvisi kembali dengan perhitungan inflasi yang ada. Di pihak lain pemda membentuk tim teknis untuk melakukan assessment dermaga tersebut. hasil assesmen ditemukan bahwa tiang dolphin yang patah dan seluruh tiang dolphin dermaga Waijarang tidak memenuhi standar untuk menahan benturan.  Diameter Dolphin yang ada hanya 45 Cm, oleh karena itu pemda meminta supaya diameter tiang dol[hin dinaikan menjadi  70 cm. berdasarkan informasi terakhir, seluruh material sudah dimuat dalam kapal tongkang di Surabaya, namun peristiwa tenggelamnya KM Virgo mengakibatkan ijin berlayar belum dikeluarkan oleh pihak syahbandar di Surabaya.
• Terkait listrik di Kedang, perlu diperhatikan bahwa jaringan listrik menuju kedang banyak berada di antara pohon termasuk pohon kemiri milik petani. Di satu pihak para petani tidak mau menebang pohon tersebut. namun di pihak lain jika dahan pohon patah menimpah kabel, atau bahkan daun yang tertiup angina mengenai kabel maka listrik akan terganggu. Pemerintah akan melakukan pertemuan dengan para pemilik lahan yang dilalui jaringan listrik untuk menjelaskan kondisi tersebut sehingga mereka rela menebang pohon di lahannya


Bagikan

KOMENTAR (0)

Alamat Email anda tidak akan ditampilkan. Wajib diisi untuk kolom *

Berita Terkini

Masyarakat Minta Polisi dan Jaksa dalami adanya dugaan kecurangan di SPBU waijarang

Seruan ini disampaikan ketua forum jurnalis Lembata Alexander Taum karena keprihatinan atas kesulitan warga Lembata mend

| Jumat, 13 November 2026
Kadis Koperindag Lembata Luruskan Isu KDMP:

Kami memberi catatan pada gerai yang telah dibangun itu, layak dengan catatan artinya layak digunakan, tetapi mesti dil

| Jumat, 13 November 2026
Forum Jurnalis Lembata Kecam Intimidasi Wartawan di SPBU Waijarang, Serukan APH Audit Permainan BBM

Kita minta polisi dan jaksa tidak ragu bertindak tegas terhadap para pemain minyak yang selama ini melakukan berbagai up

| Kamis, 12 November 2026
Pemkab Lembata Minta Arahan Resmi PSSI NTT Atasi Polemik Dua Tim di ETMC XXXV Flotim

Pemerintah Kabupaten Lembata meminta PSSI Provinsi NTT memberikan kejelasan resmi tertulis mengenai tiga hal.....baca se

| Rabu, 11 November 2026
Kisruh Dua Klub di ETMC XXXV: Persebata Lembata Siap Bertanding, PT dan PSSI Bersiasat Tanpa Anggaran APBD

Siapapun boleh membentuk klub, ada mekanismenya. Namun yang diundang PSSI NTT untuk ETMC XXXV adalah PSSI Kabupaten Lemb

| Selasa, 10 November 2026
ANTISIPASI HAMBATAN PRODUKSI, GASPAR APELABY MINTA PEMKAB LEMBATA BERGERAK CEPAT SIAPKAN SARANA PERTANIAN

Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Lembata, Gaspar Sio Apelaby. Ia meminta pemerintah daerah melalui

| Selasa, 10 November 2026
Indeks Berita
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2026 Indonesia Surya
Allright Reserved
CONTACT US Lembata
Lembata, Nusa Tenggara Timur
Telp: +6281334640390
INDONESIA SURYA
Viewers Now: 21