MAUMERE, INDONESIASURYA.COM — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Sikka secara resmi merilis kajian kritis ilmiah terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026. GMNI Sikka menegaskan, evaluasi ini wajib diperdebatkan secara objektif dan berbasis data, bukan dijawab dengan retorika politik.
Kerapuhan Fiskal yang Mengkhawatirkan
Berdasarkan dokumen Rancangan Perubahan APBD TA 2026, total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,266 triliun. Namun strukturnya menunjukkan ketergantungan yang sangat akut:
- Dana Transfer Pusat: Rp1.100,8 miliar (86,92%)
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Hanya Rp129 miliar (10,18%)
GMNI Sikka menilai kemandirian fiskal Sikka masuk kategori sangat rendah. Pertanyaan mendasar: Apakah daerah ini mampu berdiri sendiri jika dana transfer pusat dikurangi atau dihentikan?
Komposisi PAD juga dinilai timpang — didominasi retribusi dan pajak yang membebani masyarakat, sementara pengelolaan kekayaan daerah dan BUMD justru terbengkalai. SPBU PD Mawarani di Waidoko dibiarkan rusak, Perumda Wair Puan belum dioptimalkan. Potensi wisata seperti Pantai Koka, Tanjung Kajowulu, Pantai Wair Terang, dan lainnya belum memberi manfaat fiskal yang berarti.
Paradoks Anggaran: Rp1,1 Triliun untuk Birokrasi, Rakyat Hanya Rp32 Miliar
Temuan paling mencolok adalah ketimpangan alokasi yang ekstrem:
- Belanja Operasional: Rp1,1 triliun — terdiri dari belanja pegawai Rp730 miliar dan belanja barang/jasa Rp323 miliar
- Belanja Modal: Hanya Rp32 miliar — untuk jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pertanian, pendidikan, dan kesehatan
GMNI Sikka menegaskan rasio ini menabrak UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) yang membatasi belanja pegawai secara bertahap. Surplus nilai dari pajak rakyat dinilai justru dikonsumsi birokrasi, bukan dikembalikan untuk pembangunan.
Silpa: Uang Rakyat Diparkir di Bank di Tengah Kemiskinan
Dengan sisa waktu efektif hanya sekitar 2,5 bulan sejak penetapan APBD Perubahan September lalu, GMNI Sikka pesimis anggaran belanja modal dapat dieksekusi dengan baik. Ketidakmampuan ini dinilai sengaja digiring untuk menciptakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tinggi — uang rakyat diparkir di bank sementara masyarakat masih hidup melarat. Silpa bukan prestasi, melainkan bukti kelemahan dan ketidakpedulian pemerintah daerah.
Tuntutan GMNI Sikka
1. Segera eksekusi pembangunan jalan dan jembatan yang telah dianggarkan
2. Bupati Sikka diminta menjawab dan mempertanggungjawabkan struktur APBD secara terbuka dan ilmiah
3. Reformasi total BUMD — PD Mawarani dan Perumda Wair Puan — dari cengkeraman oknum korup
4. Rasionalisasi belanja operasional dan alihkan ke belanja modal yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat
GMNI Sikka menutup dengan peringatan tegas:
"Cukup sudah masyarakat Sikka dibodohi. Jika APBD hanya menjadi alat pemuas nafsu birokrasi, maka perlawanan akademis dan aksi massa adalah kewajiban konstitusional yang mutlak."
