Ungkap Realita Sosial
| Local Edition | | | Todays News |
|---|
Saya dimintai uang 5 juta dengan modus agar mereka membatalkan rencana aksi demonstrasinya," terang Sya'ban yang juga di
Naskah Rancangan Peraturan daerah (ramperda) ini kami diakui bahwa ada kekeliruan, namun itu lebih karena faktor human e
Peraturan baru ini membawa sejumlah penyesuaian yang berdampak langsung pada prioritas pembangunan, pemberdayaan masyar
katakan asal - asalan karena tidak sesuai dengan prinsip hukum pidana yang berlaku di NKRI. ungkapnya
Sandro menyebut, KPOTI telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui
“Kami menilai pemberhentian oknum vendor tersebut adalah bukti awal bahwa dugaan kecurangan yang merugikan masyarakat