Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kabupaten Pinrang kembali menyoroti lemahnya langkah konkret penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar di Kabupaten Pinrang.
FORMASI menilai Polres Pinrang belum memperlihatkan tindakan tegas dan nyata dalam memberantas dugaan praktik mafia Solar subsidi yang terus menjadi keresahan masyarakat.
FORMASI juga menyoroti kondisi SPBU yang sempat aman, tertib, dan lancar selama beberapa hari ketika beredar isu tim Mabes Polri turun melakukan pemantauan di Pinrang. Namun, belakangan kondisi kembali dikeluhkan dan dugaan persoalan distribusi Solar subsidi kembali mencuat.
"Jangan sampai pemberantasan mafia Solar hanya terlihat ketika ada isu Mabes Polri turun. Setelah perhatian dari pusat mereda, persoalan kembali muncul. Apakah penegakan hukum harus menunggu Mabes datang baru bisa berjalan?" tegas FORMASI Pinrang.
Atas kondisi tersebut, FORMASI mendesak seluruh Kapolsek di Kabupaten Pinrang untuk turun langsung, mengerahkan personel, dan mengambil tindakan di wilayah hukum masing-masing. Lakukan pengawasan terhadap SPBU, APMS, jalur distribusi Solar subsidi, serta telusuri dugaan penimbunan, penyalahgunaan, dan penyelewengan Solar bersubsidi.
"Kalau Polres belum menunjukkan langkah konkret, jangan sampai seluruh jajaran ikut pasif. Setiap Kapolsek punya wilayah hukum dan tanggung jawab masing-masing. Jangan menunggu instruksi, jangan menunggu persoalan viral, apalagi menunggu Mabes Polri turun baru bergerak. Jika ditemukan pelanggaran, tindak! Jika ada penimbunan Solar subsidi, tangkap pelakunya! Jika ada jaringan mafia, bongkar sampai ke akar-akarnya!" tegas FORMASI.
FORMASI menegaskan bahwa Solar subsidi merupakan hak masyarakat dan sektor yang berhak menerima, bukan ladang keuntungan bagi mafia dan segelintir pihak. Masyarakat tidak membutuhkan janji dan kegiatan seremonial, tetapi bukti nyata penegakan hukum.
JANGAN HANYA TERTIB KETIKA DIAWASI MABES POLRI! POLRES HARUS BERTINDAK, POLSEK HARUS BERGERAK, DAN DUGAAN MAFIA SOLAR SUBSIDI HARUS DIUNGKAP!
FORMASI memastikan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada tindakan nyata, transparan, dan berkelanjutan dari aparat penegak hukum.
