Lembata - Puncak perayaan hari pers Nasional (HPN) ke 80 tahun 2026 yang dirayakan forum jurnalis Lembata (FJL) dengan talk show bertajuk, “Kritik, Membangun Pers Lembata Lebih Bermartabat” Senin, 9 Februari 2026.
Kapolres Lembata yang hadir sebagai salah satu narasumber pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa Peran media dalam penegakan hukum sangat membantu kepolisian
AKBP Nanang Wahyudi juga berharap dalam peliputan pers perlu memahami terkait prosedur standar operasional (SOP) penanganan kasus hukum, agar pemberitaan dapat semakin berimbang dan tidak menyesatkan publik.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres hadir sebagai salah satu narasumber bersama Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, Kajari Lembata yang Diwakili PLH Kasie Intel Kejaksaan Negeri Lembata, Rio Fahni, tokoh LSM Barakat, Benediktus Bedil, PLAN Indonesia, Alfred Ike Wurin
Kapolres Lembata memberikan sejumlah masukan untuk mendorong terwujudnya pers Lembata yang bermartabat namun tetap independen.
“Peran media dalam penegakan hukum sangat membantu kepolisian. Karena itu, sebisa mungkin kita perlu bekerja sama secara saling menguntungkan,” ujarnya.
Pahami SOP Penegakan Hukum
Kapolres Nanang menjelaskan, masih banyak pihak, termasuk sebagian insan pers, yang belum sepenuhnya memahami alur penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses restorative justice (RJ).
“Terkait penegakan hukum di Lembata, banyak laporan kasus hukum yang masuk. Namun ketika Polisi sudah melakukan penyidikan, ramai-ramai keluarga minta untuk berdamai. Untuk pengajuan
perdamaian harus melalui saya. Sering ada restorative justice, namun untuk kasus berat, seperti pemerkosaan, atau kekerasan perempuan dan anak juga kasus korupsi tentu tidak bisa,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebelum suatu persoalan masuk ke tingkat kepolisian, sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan di tingkat desa atau melalui mekanisme lokal.
“Kalau mentok, baru dibawa ke Polres,” katanya.
Beri Solusi dan Mediasi
Kapolres juga menyoroti sejumlah keluhan masyarakat tentang tindakan anggotanya yang terlibat utang-piutang.
Berhutang itu urusan pribadi, tapi kalau ada laporan, saya panggil dan mediasi. Kami juga berikan solusi,” terangnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa setiap keputusan kepolisian, seperti SP3 ataupun peningkatan status perkara menjadi P21, harus memiliki dasar hukum yang kuat dan melalui pertimbangan dari berbagai sudut pandang.
Koordinasi dalam Kasus Penting
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyinggung beberapa kasus yang tengah ditangani Polres Lembata, seperti perkara BBM serta kasus beras yang merupakan tindak lanjut dari perintah Mabes Polri.
Ia menegaskan, setiap langkah yang diambil dilakukan berdasarkan aturan dan koordinasi dengan pihak berwenang.
Di Lembata sendiri, kata Kapolres, berbagai persoalan kerap membutuhkan telaah mendalam dan masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
“Sebisa mungkin kalau ada masalah rumit, pasti kami minta pendapat, termasuk dari Pak Bupati,” ujarnya.
Ajak Media Terus Belajar dan Jaga Profesionalisme
Mengakhiri paparannya, Kapolres mengajak insan pers untuk terus meningkatkan profesionalisme.
“Hukum memiliki tata cara. Ada yang belum paham SOP, maka kita sama-sama belajar. Terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama ini. Yang penting, pemberitaan tetap berimbang,” tutupnya.
