Lewoleba,IndonesiaSurya.Com - Dana Operasional Dan gaji untuk PPK dan PPS yang saat ini memasuki masa pen coklit oleh pantarlih belum terbayarkan, padahal dana pilkada telah cair 40% atau senilai 7.4 miliar sejak Desember 2023 lalu.
Lukman Suksin, Kepala Keuangan Lembata kepada media ini (1/7/2024) mengatakan, anggaran untuk pilkada sudah dicairkan 40% dan untuk selanjutnya 60% sedang dalam proses pencairan.
Ditanya terkait besaran anggaran pilkada, Suksin mengatakan untuk seluruhnya sebesar 18 miliar.
Anggaran yang sudah cair, 7.4 Miliar dengan Metode pencarian LS ke rekening KPU.
Masih menurut Lukman yang dikonfirmasi kembali melalui Whatsup (4 Juli 2024) menjelaskan bahwa, Untuk anggaran 40 % sudah cair tanggal 19 Desember 2023 lalu sementara sisa 60 % juga sudah kami proses dan baru kami cairkan, 04 Juli 2024
Masyarakat pun bertanya jika anggaran pilkada sudah cair sejak 19 Desember 2023 lalu mengapa hingga kini operasional dan gaji PPK dan PPS belum di bayarkan?
Informasi berkembang di kalangan masyarakat mempertanyakan, anggaran operasional dan Honor adhock selama beberapa bulan ini cukup besar, tentu juga berdampak pada bunga bank.
Bagi berbagai kalangan alasan bendahara baru pulang dari jakarta seperti dikatakan Ketua KPU pada media dengan judul https://indonesiasurya.com/honor-dan-operasional-ppk-pps-di-lembata-belum-dibayarkan-siapa-dapat-untung, kurang tepat karena, tugas di Jakarta itu berapa lama? sementara PPK dan PPS dilantik sejak bulan mei, maka mestinya urusan terkait administrasi keuangan itu sudah harus disiapkan.
Sebelumnya Ketua KPU Lembata, Hermanus Tadon dihubungi (30/6/2024) menjelaskan, Untuk honor PPK akan di tindak lanjuti dalam minggu pertama bulan Juli ini, dan Honor PPK bersumber dari Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
Lebih jauh Ketua KPU jelaskan, Sedangkan untuk honor PPS masih diproses oleh Bank NTT melalui CMS (Cash Management System) atau pembayaran melalui rekening dan BANK NTT juga masih memproses rekening pribadi masing-masing anggota PPS mungkin karena jumlah anggotanya banyak sehingga sedikit lebih lambat.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak BANK NTT agar bisa dipercepat" ungkap Herman.
Sekretaris KPU Kunradus Liwu belum berhasil ditemui untuk di konfirmasi perihal anggaran pilkada.
