Lewoleba,IndonesiaSurya.Com - Asisten satu Setda Lembata, Irenius Suciadi diruang kerjanya (16/7/2024) menjelaskan, bahwa penjabat Bupati Lembata, Paskalis Ola Tapobali ikut rombongan stuba panas bumi, tapi beliau gunakan anggaran dari pemda.
"Penjabat Jalan itu, anggaran dari pos perjalanan Dinas Penjabat Bupati" ungkap Plh.Sekda Lembata
Lebih jauh Plh. Bupati Lembata ini juga mengatakan, dalam kapasitas sebagai Penjabat Bupati Lembata maka, beliau (Paskalis Ola Tapobali) didampingi oleh satu ajudan dan kasubag protokol.
Penjabat diundang sehingga mesti ikut jalan karena, pertama ada masyarakat yang disertakan dalam studi banding tersebut. kedua Penjabat juga perlu tahu tentang panas bumi/Geothermal seperti apa sehingga, jika ada masyarakat yang bertanya nanti beliau bisa jelaskan ujar Asisten satu Irenius Suciadi.
Sementara itu, Praktisi Hukum Advokat Ama Raya, S.H.,M.H ikut buka suara soal dugaan oknum ADPRD Kabupaten Lembata menerima gratifikasi dengan modus cashback dari mitranya.
Ama Raya meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan itu.
"Yah kita berharap semoga saja dengan Isue ini bisa menggugah nurani rekan APH untuk masuk dan membongkar perbuatan tidak terpuji ini, kita mau Lembata ini bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," tegas Peraktisi Hukum Lembata yang diterima rilisnya selasa (16/7/2024).
"Kita sangat mendorong APH mengusut gratifikasi dengan modus cashback"
Dia mengaku sudah mendapat informasi terkait adanya oknum pejabat Daerah Kabupaten Lembata yang menerima gratifikasi dengan modus cashback. Kasus dugaan gratifikasi ini harus diusut tuntas, tegasnya.
Dia juga menjelaskan terkait Gratifikasi, secara normatif Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya."
Bahwa adapun unsur pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,
Lanjutnya mengenai ancaman hukuman pidananya diatur di Pasal 12B ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001berbunyi : "Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar."
Bahwa Penjelasan Pasal 11 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menambahkan jabatan lain yang masuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ADPRD). tutupnya
