Indonesiasurya com Lembata - Nilai dan Jumlah Proyek fisik di kabupaten Lembata yang dilelang atau ditenderkan LPSE Merosot Tajam Hingga 32,2 Miliar

Anggaran publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga 32.291.900.000 rupiah. Pada Tahun sebelumnya proyek fisik mencapai 90 miliar rupiah.

Anggaran publik yang diterjunkan dari Pos APBN dan APBD II itu dikelola melalui proses Tender pada Layanan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lembata di berbagai sektor.

Penurunan nilai proyek infrastruktur secara Nasional itu disebabkan kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menariknya, tidak satupun Proyek Infrastruktur jalan yang ditenderkan tahun 2025. Namun, banyak proyek fisik diluncurkan melalui proses Penunjukan Langsung (PL) melalui Dinas terkait karena bernilai dibawah 400 juta.

Kepala  Layanan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lembata, Jhon Purab kepada awak media Sabtu (23/8/2025) menyebut, biasanya nilai proyek yang ditenderkan di LPSE Lembata mencapai 90 Miliar rupiah. Pada Tahun Anggaran 2025 ini nilai total tender proyek merosot tajam hingga 32, 2 Miliar.

"Sudah tender, sudah ada pemenang, sekarang masa pelaksanaan Konstruksi di lapangan. Tender pertama, 25 april 2025, pengadaan air bersih, 180 hari kerja, terakhir jalan, 28 juli 2025 dengan 150 hari kerja," ujar Jhon.

Dikatakan, total PaKet tender senilai 32.291.900.000 bersumber dari dana DAk dan Apbd II.

"Paket tender, sangat sedikit. Misalnya di Dinas Pendidikan hanya 1 saja dengan nilai 435 juta sudah tender dan sedang berjalan, yaitu Rehab ruang kelas SDK Boto. Ini bersumber dari DAU," ujar Jhon Purap.

Ia menyebut Ada sejumlah paket kecil di Dinas Pendidikan dan Dinas lainnya dengan nilai dibawah 400 juta namun dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL).

Mirisnya, tidak satupun paket proyek fisik jalan, bersumber dari dana DAK. Padahal, untuk infrastruktur jalan setiap tahun digelontorkan 7 hingga 8 M. Dana DAK infartruktur  hilang akibat kebijakan efisiensi.

"Proyek Jalan tidak ada. Pengusaha besar nganggur, padahal  Pekerjaan jalan selalu menyedot banyak tenaga kerja. Bahkan peralatan juga ikutan nganggur," ujar John.

John merinci, di Dinas PUPR ada 14 paket proyek air bersih yang bersumber dari DAK, masing-masing paket bernilai 300 hingga 400 juta, namun melalui mekanisme PL.

Dikatakan, proyek dari APBD II yang ditenderkan adalah  Program 100 hari kerja Bupati yakni 1 paket jalan raya segmen Lamalera-Puor senilai 1 Miliar rupiah dan ruas Riangbao- Kolipadan, sambungaan dulitukan, senilai 1 M juga dari APBD II.

"Tahun ini paling besar DAK bidang kesehatan, pembangunan 5 Pustu dalam kota, yakni Kelurahan  Lewoleba, Lewoleba Timur, Lewoleba Barat, Lewoleba Utara, dan selandoro.  Masing-masing 914 juta rupiah. Ada juga  Pembagunan Rumah Para medis di Autonapo, kedang senilai 690 Juta rupiah dan 12,9 Miliar untuk pembangunan Laboratorium kesehatan daerah dalam kota yang dikerjakan PT. Tifani Karya, dari Kupang," ujar Jhon Purab.

Proyek APBD II

Ada 6 ruas jalan yang ditenderkan bersumber dari APBD II. Di dalam kota Lewoleba, kebagian jatah pembangunan ruas jalan El Tari senilai 600 juta. 3 ruas jalan di Kedang segmen Hingalamamengi-Hadingmanuk, Kalikur-Bareng, senilai 500 juta, Benihading II- Bean, 1,3 M, Tapobaran-Hadingmanuk, 1,160 M, PuPR ada 6 jalan, ditenderkan. (PT).