Lembata - Rencana pemerintah kabupaten Lembata menggandeng investor untuk melakukan pengembangan industri garam di Lembata terdengar baik dan menarik namun demikian, aroma tak sedap perlahan mulai muncul ketika informasi tentang niat investor untuk membeli putus sejumlah are, dan membutuhkan 5 ribu hektar lahan untuk pengembangan tersiar bebas di tengah publik.
Emanuel Ubuq anggota fraksi Golkar DPRD Lembata dalam sebuah rapat bersama pemerintah belum lama ini, yang dihadiri oleh sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali secara tegas mengatakan, dari cara Konsolidasi lahan pada tingkatan tertentu, dan niat investor membebaskan lahan seluas 5 ribu hektar juga trrkait informasi yang menyebut investor ingin membeli putus lahan seluas 10 hektar untuk membangun kantor menimbulkan sejumlah tanda tanya
5 ribu hektar itu bukan lahan yang sedikit, dan anehnya semua di kedang, lalu desa yang memiliki lahan pada hamparan dibutuhkan diminta untuk mendata masing-masing, lahan pembangunan macam apa ini? Tanya Eman.
Di desa Bean diminta 50 hektar itu artinya, hampir sebagian Bean habis. Harus lebih sistematis dan terukur, jangan bicara dan umbar ke masyarakat mimpi yang belum pasti yang pada akhirnya membawa dampak negatif tegas Eman Ubuq
Ia menjelaskan hari ini telah terjadi gab dan konflik lahan di lapangan, yang kita harapkan kedepan kita tidak tersandung dibatu yang sama.
Investor tidak dekat ke Lembata karena, banyak hal remetemeh yang jadi persoalan seperti, pendekatan untuk pembebasan lahan lebih cenderung lompat pagar, jalan pintas tanpa mempertimbangkan kearifan lokal.
Eman mengatakan, pemerintah terlalu masabodoh dengan program strategis nasional, padahal program bupati dan wakil bupati Lembata dalam hal ini, nelayan, tani, ternak (NTT ) selaras dengan program Nasional yakni Dapur MBG dan koperasi merah putih
"Kalau saja pemerintah fokus untuk dua hal ini, akan ada puluhan bahkan ratusan miliar bisa masuk ke Lembata tapi pemerintah malah sibuk cari investor yang kapitalis Ini ada apa? Saya kurang paham ujar Eman.
Tambak garam cukuplah 500 hektar dan bisa dibuat dimana saja bukan hanya harus di Kedang tegas Eman.
Langkah-langkah pemerintah ini membuat kita bertanya-tanya ada apa? Peluang yang diberikan negara lewat dapur MBG dan koprasi merah putih selaras dengan program NTT kenapa peluang ini tidak dan manfaatkan? Mestinya pemerintah fokus mempersiapkan masyarakat untuk sukseskan karena sejalan dengan program NTT tapi masih sibuk urus investor ini yang patut dipertanyakan pungkas Eman.
