Dalam setiap isu kenaikan harga BBM, kepanikan publik hampir selalu datang lebih cepat daripada penjelasan. Begitu kabar Pertamax naik pada 10 Juni 2026 beredar, ruang publik segera riuh. Media sosial dipenuhi keluhan, kemarahan, sindiran, bahkan tudingan bahwa pemerintah telah mengingkari janji. Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pun ikut terseret sebagai wajah kebijakan energi nasional.
Namun, di tengah kegaduhan itu, ada satu hal penting yang perlu diletakkan kembali pada tempatnya: yang naik bukan BBM subsidi. Harga Pertalite tetap. Harga Biosolar subsidi juga tetap. Yang mengalami penyesuaian adalah BBM nonsubsidi, yakni Pertamax dan Pertamax Green. Perbedaan ini bukan sekadar istilah teknis, melainkan titik awal untuk memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.
Bahlil sebelumnya menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Pernyataan itu tentu layak diawasi publik. Dalam negara demokratis, setiap kebijakan harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan. Namun, pengawasan yang sehat juga membutuhkan ketepatan dalam membaca fakta. Jika yang dijanjikan adalah stabilitas harga BBM subsidi, maka ukuran penilaiannya terletak pada Pertalite dan Biosolar subsidi. Hingga saat ini, keduanya tetap dipertahankan pada harga yang sama.
Di balik keputusan tersebut, terdapat pilihan politik yang tidak sederhana. Di tengah harga minyak dunia yang berfluktuasi, tekanan fiskal negara, dan ketidakpastian ekonomi global, mempertahankan harga BBM subsidi berarti negara mengambil sebagian beban yang seharusnya bisa langsung diteruskan kepada masyarakat. Pilihan ini menunjukkan bahwa energi tidak semata dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai kebutuhan dasar yang menentukan kemampuan masyarakat untuk bekerja, bergerak, dan bertahan hidup.
Bagi sebagian kalangan, kenaikan harga Pertamax mungkin berarti bertambahnya pengeluaran bulanan. Namun bagi jutaan rakyat kecil, stabilitas harga Pertalite dan Biosolar memiliki makna yang jauh lebih mendasar. Seorang pekerja harian membutuhkan motor untuk mencari nafkah. Sopir angkot menggantungkan pendapatan pada biaya operasional yang terjangkau. Nelayan kecil membutuhkan solar untuk melaut. Petani membutuhkan energi untuk mengangkut hasil panen. Pelaku UMKM membutuhkan mobilitas murah agar usaha tetap berjalan.
Bagi mereka, kenaikan harga BBM subsidi bukan sekadar perubahan angka di papan SPBU. Ia dapat berpengaruh langsung terhadap biaya hidup, harga kebutuhan pokok, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, menjaga harga BBM subsidi pada dasarnya adalah menjaga ruang hidup kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi.
Di titik inilah kebijakan tersebut menarik dibaca melalui perspektif Gayatri Chakravorty Spivak tentang subaltern. Spivak mengingatkan bahwa dalam banyak proses politik dan ekonomi, kelompok yang paling terdampak justru sering kali menjadi kelompok yang paling jarang terdengar. Mereka tidak memiliki akses besar terhadap media, tidak memiliki kekuatan lobi, dan tidak selalu hadir dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.
Rakyat kecil dalam isu BBM adalah gambaran nyata dari kelompok tersebut. Mereka mungkin tidak tampil dalam diskusi ekonomi di televisi atau menjadi sumber utama dalam perdebatan kebijakan. Namun kehidupan mereka sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dibuat di tingkat negara. Keluhan mereka sering hadir dalam bentuk yang sederhana: ongkos kerja yang meningkat, biaya transportasi yang membengkak, atau kekhawatiran ketika harga kebutuhan pokok naik.
Dalam kerangka itu, mempertahankan harga BBM subsidi dapat dipahami sebagai upaya memastikan bahwa kepentingan kelompok yang paling rentan tetap menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan energi nasional. Ketika harga minyak dunia naik, mekanisme pasar secara alami akan mendorong kenaikan harga. Namun negara memilih untuk tidak sepenuhnya menyerahkan persoalan tersebut kepada logika pasar. Ada kesadaran bahwa tidak semua warga memiliki kemampuan yang sama untuk menanggung dampak kenaikan harga energi.
Pilihan semacam ini mencerminkan pandangan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari efisiensi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga kelompok yang paling rentan. Dalam konteks Indonesia, kelompok tersebut adalah jutaan pengguna BBM subsidi yang menggantungkan aktivitas ekonomi sehari-hari pada harga energi yang terjangkau.
Karena itu, penting membedakan Pertamax dan Pertalite. Pertamax adalah BBM nonsubsidi yang lebih dekat dengan mekanisme harga keekonomian. Ketika terjadi penyesuaian harga, faktor-faktor seperti harga minyak dunia, nilai tukar, dan biaya distribusi menjadi pertimbangan utama. Sebaliknya, Pertalite dan Biosolar subsidi berada dalam kerangka kebijakan yang berbeda karena menyangkut perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Tentu saja, kenaikan Pertamax tetap perlu dijelaskan secara terbuka. Pemerintah dan Pertamina perlu menyampaikan alasan penyesuaian harga secara transparan, termasuk dampak dan langkah mitigasinya. Komunikasi yang jelas menjadi penting agar masyarakat tidak merasa kebijakan hadir secara mendadak tanpa penjelasan yang memadai.
Namun, menyamakan kenaikan Pertamax dengan kenaikan BBM subsidi berisiko mengaburkan substansi persoalan. Di era media sosial, kalimat "BBM naik" memang lebih cepat menyebar dibanding penjelasan yang lebih rinci. Akibatnya, perbedaan antara subsidi dan nonsubsidi sering hilang dalam percakapan publik. Padahal justru pada perbedaan itulah letak arah kebijakan yang sedang dijalankan.
Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar perdebatan mengenai harga, melainkan pemahaman yang lebih utuh mengenai siapa yang menjadi prioritas dalam kebijakan energi. Jika harga BBM subsidi tetap dipertahankan di tengah tekanan global, maka terdapat pesan yang cukup jelas: negara berusaha memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan tidak menjadi pihak pertama yang menanggung beban krisis.
Tentu pekerjaan belum selesai. Menjaga harga harus diikuti dengan memastikan distribusi yang adil, stok yang aman, dan subsidi yang tepat sasaran. Dalam semangat yang sejalan dengan pemikiran Spivak, rakyat kecil tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga harus menjadi sumber pertimbangan dalam evaluasi kebijakan. Pengalaman sopir, petani, nelayan, buruh, ojek, dan pelaku usaha kecil perlu terus didengar agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
Pada akhirnya, isu BBM hari ini bukan hanya soal Pertamax yang naik. Ia juga berbicara tentang pilihan nilai yang mendasari sebuah kebijakan. Ketika Pertalite dan Biosolar subsidi tetap dipertahankan, terdapat pesan bahwa stabilitas kehidupan rakyat kecil masih ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Dalam kegaduhan informasi yang sering menyederhanakan persoalan, kejernihan menjadi penting. Yang naik bukan BBM subsidi. Dan di balik keputusan mempertahankan subsidi itu, tersimpan gagasan bahwa negara tidak boleh meninggalkan mereka yang paling membutuhkan perlindungan.
