Lewoleba,Indonesiasurya.com - DPRD Lembata mengelar rapat kerja tentang peserta BPJS yang ditanggung pemerintah bersama dinas sosial, RSUD, dinas kesehatan dan BPJS Lembata
Dijelaskan pada forum tersebut terdapat 123.800 jiwa penduduk Lembata sebagai peserta BPJS dimana terdapat 8 ribu peserta yang dibiayai oleh anggan pemerintah daerah kabupaten Lembata.
BPJS menjelaskan tidak ada piutang BPJS dengan PNS, ASN dan yang hingga kini yang belum dibayar adalah aparat desa sehingga akan dikoordinasi kembali untuk mengajukan pakta integritas agar bisa di bayarkan hingga April mendatang. terdapat juga 15 ribu lebih peserta BPJS mandiri yang tunggak pembayaran
BPJs menjelaskan untuk pendobelan data peserta sudah sangat minim terjadi karena, kita ambil berdasarkan nomor induk kependudukan (nik).
Terkait Tunggakan iuran BPJS mandiri kelas 3 yang disebut mencapai 15 ribu lebih dengan kasus terbanyak adalah ibu hamil yang melahirkan dan meninggalkan beban piutang mencapai 3 miliar lebih, Lukman Laba anggota DPRD Partai kebangkitan Nusantara buka suara.
Kira berikan apresiasi pada kerja bPjs karena kepesertaan BPJS Kesehatan makin meluas dan merata serta menjangkau hampir seluruh penduduk Lembata, Sayangnya, jumlah peserta nonaktif pun juga meningkat sehingga perlu evaluasi dan pembenahan agar jaminan kesehatan dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat Lembata ujar Lukman.
Dikatakan DPRD daerah pemilihan Lembata 3 ini bahwa, banyak yang urus BPJS mandiri itu karena situasional sehingga perlu di data kembali karena banyak diantara mereka adalah orang kurang mampu.
"Kita berharap BPJS melakukan konsolidasi peserta JKN/kis yang dibiayai pemerintah pusat dengan Jamkesda yang dibiayai propinsi dan kabupaten sehingga, anggaran yang nanti di kucurkan oleh pemerintah tepat sasar pada masyarakat yang memang mesti mendapat sentuhan pemerintah" tegas Lukman.
Sementara itu Abdulrahman Muhamad Anggita fraksi Nasdem DPRD Lembata pada kesempatan bersama awak media mengatakan, pihaknya meminta BPJS Lembata lebih banyak menyampaikan soal kendala yang dihadapi sehingga DPRD Lembata bisa membantu mencarikan solusi bersama.
"Tujuan rapat kerja ini untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi terkait program jaminan kesehatan yang diterima masyarakat, karenanya bagi pemangku kepentingan untuk komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat dalam pelaksanannya memberi manfaat bagi banyak orang" ujar Haji Bareng panggilan sang Anggota DPRD
Abdulrahman mengatakan poin penting dari pertemuan ini adalah bagimana penyampaian saran dan gagasan, lalu Carikan solusi atau pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis kedepan.
