Lewoleba,Indonesiasurya.com - Pro kontra rencana PLN melakukan. pengeboran panas bumi Atadei jadi perhatian banyak pihak salah satunya datang dari pemerhati lingkungan Umbu Wulang Tanaamah Paranggi S.Sos
Umbu Wulang ketua Walhi NTT melalui sambungan telp seluler mengatakan, rencana pengembangan PLTP Atadei merupakan akibat dari kebijakan pusat, khususnya kementerian ESDM yang menetapkan kepulauan Flores sebagai pulau geothermal secara sepihak. Tanpa persetujuan masyarakat yang hidup dengan sumber daya alam tersebut.
Menurut Umbu mestinya jika ada penolakan warga di lokasi rencana pengembangan PLTP maka harus menjadi perhatian pihak PLN atau pengembang.
"Penolakan ini harus diakomodir oleh PLN karena itu merupakan hak Asasi manusia dan hak masyarakat untuk menentukan masa depan kampung halaman nya" tulis Umbu Wulang kepada Indonesiasurya melalui pesan Whatsup (wa)
Lanjut salah satu pencetus Festival Wai Humba ini bahwa PLN cenderung kejar tayang dan abaikan aspirasinya masyarakat karenanya DPRD dan pemerintah daerah harus memanggil PLN. Hal ini penting untuk dilakukan sebelum timbul konflik berkepanjangan di kemudian Hari.
Sebelumnya Ance Ledjab tokoh muda Atadei kepada Indonesiasurya.com mengatakan, pada umumnya masyarakat Atadei menolak rencana pengeboran panas bumi.
"Masyarakat minta jaminan PLN jika bor dilakukan lantas ada dampak negatif. juga soal lahan dan tradisi adat orang Atadei" ujar Ledjab
Saat kami buat kegiatan di Watuwawer cerita Ance bahwa ada orang muda bernama Kristo menyentil soal masih Lahan yang rencana dimanfaatkan PLN untuk pengeboran panas bumi.
padahal ada sengketa lahan di atakore yang belum rampung diselesaikan karenanya kami ingat tiga hal yang disampaikan. penjabat Bupati diantaranya, penjabat perintah kepala desa mendata lahan yang akan dibebaskan oleh PLN yang masih bermasalah dengan. sertifikat kepemilikan juga mendata lahan yang belum di sertifikat sehingga pemerintah akan minta kesedian pertanahan turun lapangan lakukan pengukuran.
Penjabat Paskalis Tapobali juga minta agar kepala desa fasilitasi para pemangku untuk selesaikan asalah Karun dan Ina kar.
Dan yang ketiga penjabat minta PLN untuk buka ruang kepada masyarakat dan menjawab pertanyaan masyarakat yang hingga kini belum terjawab.
Sekarang ini entah siapa yang perintah tiba-tiba dan secara diam-diam dilakukan inventaris lahan dan pemasangan pilar tanpa sepengetahuan masyarakat.
"Aneh memang ada pengukuran dan pemasangan pilar di Watuwawer tanpa izin dan sepengetahuan pemilik lahan. ada yang sempat berdebat tepai terperdaya info pembukaan lahan dan sebagainya" pungkas Ance tegas.
