MAKASSAR — Gelombang kemarahan masyarakat Kota Makassar terhadap buruknya pelayanan air bersih kian memuncak. Dewan Pengurus Pusat LSM GEMPAK-HAM secara resmi menyerukan aksi besar-besaran yang akan digelar pada Jumat, 22 Mei 2026, di Kantor Balaikota Makassar dan Kantor PDAM Makassar. (21/05/2026).
Tak tanggung-tanggung, aksi tersebut diperkirakan akan diikuti lebih dari 200 massa yang membawa sederet tuntutan keras kepada Pemerintah Kota Makassar dan jajaran direksi PDAM.
Dalam selebaran aksi yang beredar luas di media sosial, GEMPAK-HAM menilai krisis air yang berkepanjangan telah membuat masyarakat menderita, sementara tagihan PDAM tetap berjalan normal meski air disebut tidak mengalir di sejumlah wilayah.
LSM GEMPAK-HAM mendesak Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota untuk segera mengevaluasi direksi PDAM Kota Makassar yang dianggap gagal memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut audit menyeluruh terhadap sistem pelayanan PDAM, termasuk dugaan buruknya distribusi air yang menyebabkan warga mengalami kekeringan di tengah kebutuhan hidup sehari-hari.
“Aneh, masyarakat menjerit karena air tidak mengalir, tapi tagihan tetap datang. Ini bentuk pelayanan yang sangat menyakitkan rakyat,” tulis salah satu poin kritik dalam seruan aksi tersebut.
Massa aksi juga meminta adanya kompensasi dan pengurangan tagihan bagi warga terdampak krisis air. Mereka menilai masyarakat tidak boleh terus dibebani pembayaran penuh atas layanan yang dianggap tidak maksimal.
Bahkan, dalam poin paling keras, GEMPAK-HAM menantang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar untuk mundur dari jabatannya apabila dinilai tidak mampu menghadirkan solusi nyata atas persoalan air bersih yang hingga kini terus dikeluhkan warga.
Aksi ini diprediksi menjadi sorotan publik karena menyentuh persoalan mendasar masyarakat, yakni kebutuhan air bersih. Warga kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kota Makassar dalam meredam kemarahan publik yang terus meluas.
“Jangan tunggu rakyat makin marah. Air adalah kebutuhan utama, bukan janji politik,” tegas pernyataan penutup dalam seruan tersebut. **Baramakassar_
