LEWOLEBA — Di tengah polemik wacana pengambilalihan tim Persebata Lembata menjelang ajang ETMC XXXV Flores Timur, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan (Porabud) Kabupaten Lembata Apolonaris Mayan memberikan penjelasan terkait status kepemilikan klub serta kedudukan PSSI dan penyelenggaraan turnamen.
Menurut Apolonaris Mayan, Persebata Lembata pada dasarnya adalah klub milik masyarakat Lembata yang sejak awal dikelola oleh pemerintah daerah, sebelum berhasil lolos ke Liga 3 Nasional.
“Ketika masuk Liga 3, ada tuntutan regulasi sehingga dibentuklah badan hukum PT Persebata Lembata taan tou sebagai payung hukum bagi persebata dengan Bartolomeus Take (Berto Take) sebagai direkturnya,” jelasnya.
Apol menegaskan bahwa peran PSSI sebagai pengatur atau regulator persepakbolaan, bukan pemilik klub.
“Persebata Lembata tetap milik masyarakat Lembata yang termanifestasi kepada pemerintah. PSSI tidak memiliki klub, mereka adalah regulator yang berperan dalam mengatur dan mengawasi sepak bola” ujar Apol.
Terkait ajang ETMC XXXV, Kepala Dinas menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan agenda utama PSSI, melainkan agenda panitia lokal Flores Timur, sedangkan PSSI hanya bertindak sebagai pengawas penyelenggaraan. Penjelasan ini merujuk pada surat resmi PSSI Provinsi NTT nomor 49/PSSI‑NTT/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026 yang telah beredar luas.
Berdasarkan surat tersebut, ETMC XXXV tetap dilaksanakan pada 14 November 2026 di wilayah kabupaten Flores Timur, namun bukan merupakan ajang Liga 4 resmi. Artinya, juara turnamen ini tidak berhak mewakili NTT ke putaran nasional Liga 4. Sementara itu, Piala Gubernur Liga 4 ditunda menunggu format baru dari PSSI Pusat.
Penyelenggaraan ETMC menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana ETMC XXXV Flores Timur dengan dukungan PSSI NTT.
Kepala Dinas mengatakan, pihaknya cukup hati-hati karena konsekwensi dari keberangkatan Persebata Lembata mengikuti turnamen etmc xxxv adalah anggaran apbd.
Masyarakat Lembata berharap seluruh pihak dapat menjelaskan secara terbuka pengelolaan dana dan manajemen tim agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari anggaran yang disiapkan.
