Indonesiasurya.com, Lembata - Rapat dengar Pendapat umum DPRD Lembata bersama Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) yang semula sempat ditunda karena, KPAD Absen saat diundang akhirnya jadi di gelar diruang sidang DPRD Lembata (29/10/2025).
Ketua Fraksi PDIP Sebastianus Muri usai RDPU kepada indonesiasurya.com mengatakan bahwa phaknya meminta agar KPAD segera memberikan klarifikasi ke publik terkait data yang telah membuat resah masyarakat Lembata itu.
Muri mempertanyakan asal.muasal data yang dipublikasi KPAD karena, ternyata berbeda dengan beberapa lembaga lain seperti, dinas kesehatan, dinas pendidikan maupun pengawas SMA di Lembata jadi kita bertanya-tanya dari mana data yang di sampaiakan KPAD?
Ketua Fraksi PDIP DPRD Lembata ini, secara tegas meminta agar data yang telah di Publikasi Harus di klarifikasi oleh KPAD sehingga terang benderang.
Sebastianus .Muri Menjelaskan, kalau data yang dipublikasi berbeda-beda ini kita patut menduga ada apa?
Dijelaskan muri bahwa data dari Dinas kesehatan,, dinas pendidikan dan Korwas SMA
Saling bertentangan
"Dinas kesehatan tidak akui data KPAD atau bahasa yang digunakan kadis kesehatan dokter Geril bahwa datanya buram" ujar muri.
Data KPAD berdasarkan konseling di 16 sekolah bahwa ada 85% terpapar. Seks bebas namun tidak dijelaskan sekolah mana saja yang dikunjungi KPAD untuk mengambil sampel.
Dinas pendidikan konseling 16 sekolah dengan jumlah siswa peserta sebanyak 7119 anak dan tidak ada temuan yang sesuai dengan pernyataan KPAD.
Lanjut Muri jika didasarkan data SIHA atau IMS dari dinas kesehatan kabupaten Lembata maka sejak tahun 2012 hingga tahun 2025 terdapat, 361 dimana itu sudah termasuk 27 kasus baru pada tahun 2025 ini.
Data KPAD yang terpapar 85% itu salah.
KPAD harus koordinasi karena sebagai mitra jangan melempar data mentah ke publik tanpa ada koordinasi dengan pihak terkait.
Publikasi data harus dari juru bicara dan jangan serta merta sehingga tidak mencemaskan publik.
Memang terungkap juga bahwa pada tahun 2023 lalu, KPAD sudah dilaporkan ke pemerintah tapi belum ada tindak lanjut.
Fraksi PDI-P secara tegas minta agar ada kordinasi lintas sektor untuk data yang baik demi kewibawaan pemerintah dan kabupaten Lembata.
Fransiskus Namang pimpinan rapat dengar pendapat bersama KPAD menyampaikan Kesimpulan dan Rekomendasi RDPU DPRD bersama KPAD dalam Pembahasan Terkait Gambaran Umum Situasi HIV Aids di Kabupaten Lembata Rabu 29/102025
1. Mendesak pemerintah (pengurus KPAD) agar melakukan klarifikasi kepada Publik terkait data yang diberitakan KPAD di Media Lokal dan Nasional.
2. Mendorong Pemerintah agar membenahi struktur KPAD
3. Mendukung kerja-kerja KPAD, namun dalam pemberitaan perlu menjaga etika atau perasaan publik, dan pemberitaan perlu mendapat persetujuan smua pengurus KPAD krna terkait data sehingga tdk terjadi bias informasi.
4. Mendoeong adanya alokasi anggaran KPAD pada APBD TA 2026.
Hasbi Lapar Making anggota Fraksi Demokrat DPRD Lembata kepada indonesiasurya.com mengungkapkan dengan data yang bombastik seperti ini bisa membuat, Nama daerah jadi jelek
"Yang saya soroti adalah informasi terkait penjualan foto bugil antara guru dan murid. Ini harus segera di tindaklanjuti karena itu merusak citra guru dan generasi Lembata." Tegas Hasbi
Saya minta agar KPAD untuk segera klarifiaksi dengan kordinasi komponen bidang yang lain. .
