Kupang - Ketua DPRD Lembata Syafrudin Sira memberikan apresiasi atas capaian laporan keuangan pemerintah kabupaten Lembata, yang penilaian WTP oleh bapak pemeriksaan keuangan (BPK) RI
"Kita berikan apresiasi kepada Pemda Lembata karena, Laporan Keuangan Sesuai SAP sehingga dapat penilaian WTP oleh BPK" ujar Ketua DPRD.
Usia menerima LHP BPK di Kupang, Syafrudin Sira kepada media ini menjelaskan, WTP BPK adalah laporan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa laporan keuangan suatu instansi pemerintah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Udin demikian sang ketua lazim disapa mengatakan, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengartikan bahwa, Laporan keuangan pemerintah kabupaten Lembata bersih, akurat, dan tidak ada kesalahan material
Wakil rakyat dari fraksi Demokrat Daerah pemilihan (dapil) Lembata dua (II) ini juga menjelaskan, opini WTP bukan berarti bebas temuan. Opini WTP hanya menilai bahwa tata kelola dan penyajian pembukuan Lembata sudah sesuai standar.
Syafrudin mengatakan, kita patut bersyukur karena opini WTP dipakai sebagai tolok ukur utama keberhasilan tata kelola birokrasi pemerintahan, yang sering kali berbuah Insentif Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.
Hasil pemeriksaan BPK baik dari sisi Perencanaan yakni pengumpulan data awal serta, Pelaksanaan yang dilakukan dengan pengujian lapangan, analisis, dan konfirmasi temuan serta Pelaporan yang ditandai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kabupaten Lembata hingga saat ini bagus puji Udin.
Untuk diketahui bahwa hanya ada 7 kabupaten kota di provinsi Nusa tenggara timur (NTT) yang mendapat penilaian WTP yakni, Kabupaten Alor, Lembata, Belu, TTS Ngada, Sabu Raijua dan Sumba Barat.
"Terimakasi kepada pemerintah daeran yang sudah bekerja dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah" ungkap Syafrudin.
Lanjutnya, saya berikan apresiasi namun demikian, saya berharap kita tidak berpuas diri, tapi mengevaluasi dan memperbaiki sejumlah catatan BPK agar kedepan, pengelolaan keuangan bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
Semoga Kedepan pengelolaan keuangan kita lebih efektif dan efisien dan hasil WTP ini bisa kita pertahankan karena ini salah satu cara kita mendapat perhatian pemerintah pusat, Pungkas Udin
