Makassar - Kecamatan Ujung Pandang kembali menjadi sorotan publik. Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar A.P., diduga melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) secara tebang pilih di sejumlah titik wilayah kecamatan. Dugaan tersebut memicu keluhan dari masyarakat yang menilai penegakan aturan tidak berjalan adil dan terkesan diskriminatif. (24/05/2026).
Sejumlah warga mempertanyakan sikap pemerintah kecamatan yang dinilai hanya menindak PKL tertentu, sementara pedagang lain yang juga menggunakan fasilitas umum justru terkesan dibiarkan beroperasi tanpa penertiban.
Ironisnya, saat awak media mencoba melakukan konfirmasi untuk meminta penjelasan resmi terkait dugaan tersebut, akses komunikasi dengan camat disebut tertutup. Bahkan, menurut keterangan salah satu lurah di wilayah Kecamatan Ujung Pandang, Camat Nanin Sudiar A.P. disebut tidak ingin dihubungi.
Sikap tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Pasalnya, sebagai pejabat publik, seorang camat dinilai wajib membuka ruang komunikasi dan menerima kritik maupun keluhan masyarakat, bukan justru menghindari konfirmasi dari media.
“Pejabat publik harus siap dikritik dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Jangan sampai muncul kesan anti kritik dan tertutup terhadap media,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat pun berharap Pemerintah Kota Makassar dapat mengevaluasi pola penertiban PKL di Kecamatan Ujung Pandang agar dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pilih kasih.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Ujung Pandang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tebang pilih penertiban PKL maupun sulitnya akses komunikasi terhadap camat setempat.
Baramakassar_
