Pada akhir November 2025, bencana alam melanda Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di empat daerah: Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Banjir dan tanah longsor terjadi setelah cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut selama dua hari berturut-turut.
Bencana ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga memukul perekonomian serta kemampuan warga untuk bertahan hidup.
Banyak kebutuhan dasar masyarakat hanyut terbawa banjir, membuat mereka kehilangan seluruh persediaan.
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, dan obat-obatan. Namun, proses distribusi bantuan disebut masih belum merata, sehingga sebagian warga kesulitan mendapatkan bantuan.
Situasi tersebut memicu aksi penjarahan di sejumlah minimarket. Dalam sebuah video yang viral di media sosial pada 29 November 2025, tampak warga menjarah sebuah gerai Alfamart di Kabupaten Langkat.
Aksi serupa juga terjadi di wilayah Sibolga, di mana warga mengambil barang-barang dari sebuah Indomaret yang sudah terendam banjir.
Video ini memicu beragam reaksi warganet, mulai dari mempertanyakan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah hingga mengkritik tindakan masyarakat yang merusak fasilitas usaha.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Surhayanto menjelaskan bahwa ketidakmerataan distribusi bantuan disebabkan oleh akses jalan menuju sejumlah daerah yang masih terputus, sehingga menyulitkan pengiriman logistik.
Ia juga mengakui bahwa pasokan bantuan yang tersedia masih terbatas. Meski begitu, Surhayanto memastikan bahwa bantuan tambahan akan terus dikirim secara bertahap dan diupayakan merata ke seluruh korban bencana.
