Indonesiasurya.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani, membocorkan informasi Anggaran untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan dalam RAPBN 2026
Anggaran mengalami peningkatan signifikan dari rencana awal sebesar Rp178,7 triliun menjadi Rp274,7 triliun.
Kenaikan ini berarti tambahan alokasi sebesar Rp96 triliun dibandingkan rencana sebelumnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran tersebut mencakup berbagai tunjangan profesi. Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS dialokasikan sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru.
Selanjutnya, Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non-PNS disiapkan sebesar Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen.
Sementara itu, TPG ASN Daerah dialokasikan Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru.
Selain itu, TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik dianggarkan sebesar Rp120,3 triliun.
Sri Mulyani menekankan bahwa guru dan dosen yang bukan pegawai negeri tetap juga mendapatkan tunjangan profesi dari APBN.
Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN. Begitu juga dengan dosen yang non PNS," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Senin (25/8/2025).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa total alokasi anggaran pendidikan dibagi ke dalam tiga fokus utama. Penerima manfaat langsung terdiri dari siswa/mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana-prasarana dan operasional pendidikan. Sebesar Rp301,2 triliun dari total anggaran akan langsung dinikmati siswa dan mahasiswa melalui berbagai program bantuan dan beasiswa. Program ini termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bidikmisi sebesar Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa.
Program Indonesia Pintar (PIP) dialokasikan Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) diberikan sebesar Rp5,1 triliun, sedangkan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) Rp9,4 triliun.
Renovasi madrasah dan sekolah mendapatkan alokasi Rp22,5 triliun, sementara pembangunan sekolah unggulan Garuda disiapkan Rp3 triliun.
Selain itu, alokasi anggaran untuk sekolah dan kampus sebesar Rp150,1 triliun mencakup pembangunan sekolah rakyat Rp24,9 triliun dan bantuan operasional sekolah (BOS) Rp64,3 triliun.
Pemerintah menegaskan bahwa anggaran pendidikan ini sesuai dengan arahan DPR dan amanat untuk memperkuat kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. (Sumber ; Repelita.net)
