Seratus hari telah lewat sejak Petrus Kanisius Tuaq., S.P., dilantik sebagai Bupati Lembata bersama, Muhamad Nasir., S.Sos. sebagai Wakil Bupati ( 20 Pebruari 2025 )
Masyarakat menaruh harap besar pada pasangan Kanis - Nasir karena janji mereka memprioritaskan program Nelayan, Tani, Ternak (NTT) sebagai motor penggerak perekonomian namun, hingga hari ini. realitas di lapangan mengundang banyak pertanyaan:
Apakah janji itu sudah terealisasi atau sekadar acara seremonial?
Data resmi dari Kabupaten Lembata Dalam Angka 2024 (BPS Kabupaten Lembata) menunjukkan hanya 33.90 % penduduk usia kerja beraktivitas di sektor Pertanian. Kehutanan dan Perikanan. Padahal kampanye Kanis - Nasir berkali-kali menjanjikan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan para nelayan, petani dan peternak melalui subsidi pupuk, akses pasar dan pelatihan teknologi
Jika setelah 100 hari belum tampak lonjakan di sektor NTT. maka mesti dipertanyakan kecepatan eksekusi kebijakan dan alokasi anggaran
Lebih memprihatinkan tingkat kemiskinan
Lembata tahun 2023 mencapai 24.78 %. jauh di atas rata-rata nasional (9.36 %) dan Provinsi NTT (19.96 %). Sementara Indeks Pembangunan (IPM) Lembata 2023 hanya 68.41 sedikit di bawah rata-rata NTT (68.40). Kondisi ini menegaskan bahwa hampir sepertiga warga Lembata hidup di bawah garis kemiskinan dan kualitas hidup- yang meliputi pendidikan kesehatan dan pendapatan- masih memerlukan perhatian serius. Padahal Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, artinya pemerintahan daerah wajib mendorong sektor produktif rakyat (pertanian, perikanan,
peternakan) agar tumbuh mandiri Sebagaimana diatur pula dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Kepala daerah berkewajiban menjalankan urusan pemerintahan dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas. dan keadilan.
Jika pupuk subsidi terlambat. nelayan kesulitan BBM, dan peternak tak kunjung dibina maka, janji NTT hanya jadi wacana belaka.
Di sisi lain wajah Kota Lewoleba, sebagai ibu kota kabupaten justru masih tampak kusam. Jalan protokol berlubang drainase tersumbat, dan tumpukan sampah menumpuk di beberapa titik. Ruang publik belum tersentuh renovasi sedangkan taman kota seolah kosong tanpa perawatan Padahal penataan kota yang representatif dapat memicu investasi
pariwisata dan memberikan semangat baru bagi masyarakat. Namun masyarakat hanya melihat serangkaian, video 'peresmian proyek tanpa tanda - tanda pembangunan infrastruktur nyata
Dalam berbagai kesempatan kampanye, Bupati Petrus Kanisius Tuaq, tegas menyatakan ;
Kami akan memberdayakan nelayan, petani, dan peternak dengan, skema subsidi pupuk, akses pasar, serta pelatihan teknologi modern.
Wakil Bupati Muhamad Nasir menambahkan, bahwa anggaran daerah, akan difokuskan untuk infrastruktur pedesaan sehingga, distribusi hasil pertanian dan perikanan lebih efisien. Namun dari desa pesisir hingga, wilayah pegunungan, petani masih mengeluhkan pupuk yang langka atau dipotong tengkulak, nelayan meratap sulitnya, mendapatkan BBM subsidi, dan peternak kecil masih menanti pendampingan teknis.
Hal-hal ini belum berubah, meski 100 hari sudah berlalu. Suara Akar Rumput: Menolak Seremoni Kosong
Bapak Kopaq. Petani Lembata menggambarkan, betapa akar rumput menolak seremonial tanpa hasil
Di kampung kami, pejabat tidak perlu datang bawa baliho. Kami butuh pupuk tepat waktu. akses air yang memadai. dan
pembeli hasil panen yang adil, Itulah ukuran kerja nyata bukan sekadar undangan peresmian
Bapak Kopaq menegaskan bahwa, petani dan nelayan lebih memerlukan kebijakan konkret daripada, acara simbolik belaka. Mereka
ingin melihat program turun ke sawah, ladang dan kapal nelayan bukan, sekadar foto bersama pejabat.
Di tingkat internasional, suara serupa juga terdengar. Ramatu Mohammed
Kontagora, Koordinator SWOFON (Shehu A. Musa Women Farmers Organisation Network) di Kontagora. Nigeria. menegaskan, kekecewaan petani setempat terhadap, seremoni peluncuran subsidi pupuk
Saat peluncuran subsidi pupuk di Minna, saya langsung kembali ke Kontagora untuk memastikan anggota saya mendapatkan jatah, namun begitu pupuk tiba di kantor Dinas Pertanian, ternyata sudah dialihkan ke politikus.
Tidak satu karung pun yang sampai ke tangan petani. Mereka malah menjualnya
kembali dengan harga tinggi Ini, bukan kerja nyata. melainkan pencitraan semata.
Kasus Ramatu menunjukkan bahwa upacara peresmian tanpa mekanisme distribusi yang transparan hanya memperkuat ketidakpercayaan petani terhadap program pemerintah.
Di tingkat nasional. Prabowo Subianto saat berkampanye Pilpres 2024, menyoroti masalah distribusi pupuk di Jawa Tengah
Ketika blusukan di Jawa Tengah, saya mendengar keluhan petani, Kartu Tani yang seharusnya mempermudah, justru mempersulit akses pupuk bersubsidi, padahal janji awalnya adalah, memperlancar distribusi.
Inilah contoh betapa janji politik bisa berbanding terbalik dengan realitas di lapangan
Pernyataan Prabowo menggarisbawahi bahwa, pembuatan kebijakan tanpa perencanaan
operasional yang matang, sama artinya dengan seremoni kosong.
Di manapun, petani menuntut hasil bukan, jargon di atas panggung. Partisipasi aktif masyarakat penting untuk mengawal janji pemerintah.
Beberapa langkah konkret yang dapat ditempuh, Bentuk Forum Aspirasi Masyarakat di tiap kecamatan utamanya yang
tergolong daerah tertinggal, untuk menyerap kebutuhan riil, keluhan pupuk. BBM nelayan, harga komoditas. hingga tata kota Lewoleba.
Minta Transparansi Anggaran Program NTT. misalnya dengan meminta salinan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) agar, dana yang dialokasikan
benar-benar berjalan pada sasarannya.
Desak Publikasi Laporan Capaian 100 Hari pada website resmi Pemerintah Kabupaten Lembata sehingga, publik bisa menilai capaian program NTT, target yang sudah dipenuhi dan indikator mana yang belum tercapai
Selenggarakan dialog terbuka triwulanan antara masyarakat dan pemerintah kabupaten
Bupati dan Wakil Bupati wajib menjelaskan capaian, hambatan dan rencana perbaikan, berdasarkan masukan warga. Dengan begitu rakyat tak akan sekadar menonton dari kejauhan. Mereka menjadi bagian aktif dalam memastikan janji kampanye benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan dan tindakan.
Jika forum-forum ini digerakkan, ruang
dialog antara pemerintah dan rakyat tidak lagi hanya berhenti di momen seremoni
Seratus hari pertama seharusnya menjadi landasan yang kokoh. bukan sekadar dekorasi panggung.
Rakyat Lembata menunggu bukti angka capaian data anggaran yang transparan dan perubahan nyata di desa. ladang pondok nelayan serta pasar tradisional
Jika program NTT tetap terkatung, bagaimana kita bisa berharap program lain seperti pendidikan. kesehatan atau pariwisata berjalan efektif?
Pada akhirnya, Lembata bukan panggung pencitraan, Ia adalah rumah bersama, tempat nelayan mencari ikan, petani menanam padi, peternak memelihara hewan, dan anak-anak bermimpi sekolah dengan akses layak.
Kepada Bupati Petrus Kanisius Tuaq dan Wakil Bupati Muhamad Nasir, kami menunggu karya nyata untuk Leu auq, Lewotanah Lembata tercinta
