Kebijakan fiskal dan moneter sering digambarkan sebagai dua pilar utama penopang perekonomian. Tapi dalam praktiknya, keduanya justru sering berjalan di arah berlawanan. Di atas kertas, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan. Di lapangan, kebijakan moneter menahan laju ekonomi dengan suku bunga tinggi. Hasilnya, ekonomi berjalan setengah gas: bergerak, tapi tertatih.
Sejak pandemi berakhir, pemerintah berambisi menjaga pertumbuhan di atas lima persen. Instrumen fiskal digunakan sebagai mesin penggerak: belanja negara diperbesar, subsidi digelontorkan, proyek infrastruktur dipercepat. Tapi ambisi itu punya harga mahal. Defisit anggaran tetap melebar, sementara rasio utang terhadap PDB mendekati batas psikologis tiga puluh sembilan persen. Di sisi lain, penerimaan pajak stagnan karena basis ekonomi belum meluas. Akibatnya, kebijakan fiskal justru mulai kehilangan daya dorongnya. Belanja besar tak otomatis menciptakan pertumbuhan yang produktif.
Di saat yang sama, kebijakan moneter justru mengambil arah sebaliknya. Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level tinggi untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Strategi itu berhasil menahan gejolak nilai tukar, tapi sekaligus menekan konsumsi dan investasi sektor riil. Dunia usaha menunda ekspansi, kredit melambat, dan daya beli masyarakat melemah. Ketika otoritas fiskal menekan pedal gas, otoritas moneter justru menekan rem. Sinkronisasi yang lemah inilah yang membuat ekonomi Indonesia tampak stabil di luar, tapi rapuh di dalam.
Masalahnya bukan hanya pada arah kebijakan, tapi juga pada kualitasnya. Belanja negara sebagian besar masih bersifat jangka pendek dan konsumtif. Subsidi energi menyedot triliunan rupiah, padahal dampaknya terhadap produktivitas nyaris tak signifikan. Banyak proyek infrastruktur yang dibangun tanpa kajian manfaat ekonomi jangka panjang. Alih-alih memperkuat daya saing industri, kebijakan fiskal justru mempertebal ketergantungan pada utang dan konsumsi domestik. Ketika belanja tidak menciptakan nilai tambah, defisit anggaran hanya menjadi lubang yang terus melebar.
Kebijakan moneter pun menghadapi dilema yang tak kalah kompleks. Menurunkan suku bunga terlalu cepat berisiko menimbulkan pelarian modal asing dan tekanan terhadap rupiah. Tapi mempertahankannya terlalu tinggi membuat sektor produktif tercekik. Bank Indonesia memilih jalan tengah yang aman: stabilitas di atas segalanya. Namun stabilitas yang kaku justru bisa berujung stagnasi. Ketika dunia berubah cepat, kebijakan yang terlalu hati-hati hanya membuat ekonomi kehilangan momentum.
Masalah fundamental sebenarnya terletak pada lemahnya koordinasi antarotoritas ekonomi. Setiap lembaga bekerja di ruang sendiri. Kementerian Keuangan berupaya menjaga defisit tetap dalam batas aman, sementara bank sentral sibuk menjaga inflasi di kisaran target. Tidak ada strategi bersama yang menautkan keduanya dalam arah pertumbuhan yang berkelanjutan. Akibatnya, kebijakan ekonomi Indonesia sering bersifat reaktif: merespons gejolak global, bukan membangun fondasi jangka panjang.
Kelemahan lain yang sering diabaikan adalah rendahnya akuntabilitas kebijakan. Fiskal dan moneter terlalu sering digunakan sebagai instrumen politik, bukan ekonomi. Menjelang tahun politik, belanja negara meningkat tajam, seolah pertumbuhan bisa dibeli dengan uang anggaran. Padahal, efek jangka panjangnya adalah beban fiskal yang makin berat bagi generasi berikutnya. Di sisi lain, kebijakan moneter sering berperan sebagai “penjaga stabilitas politik” dengan menjaga nilai rupiah agar tidak mengganggu citra pemerintah. Padahal stabilitas semu semacam itu tidak mencerminkan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya.
Padahal, jika digunakan secara tepat, sinergi fiskal dan moneter bisa menjadi mesin yang kuat untuk menumbuhkan ekonomi berkualitas. Fiskal seharusnya diarahkan untuk memperkuat produktivitas: memperluas basis industri, membangun pendidikan vokasi, dan mempercepat transformasi digital. Sementara moneter perlu lebih adaptif: mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja, bukan hanya menjaga angka inflasi di statistik bulanan. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjaga pertumbuhan, tapi memperbaiki struktur ekonomi yang timpang.
Dalam ekonomi yang semakin terbuka, keberanian mengambil keputusan berbasis data dan rasionalitas menjadi kunci. Pemerintah harus berhenti menggunakan fiskal sebagai alat populisme dan menjadikannya sebagai instrumen reformasi struktural. Bank sentral pun perlu keluar dari paradigma lama yang terlalu fokus pada stabilitas nominal. Kestabilan yang sejati adalah kestabilan yang tumbuh dari ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
Perekonomian Indonesia tidak membutuhkan kebijakan yang indah dalam retorika, tetapi konsisten dalam arah. Ketika kebijakan fiskal dan moneter berjalan dalam harmoni, ekonomi tidak hanya tumbuh di atas kertas, tetapi juga dirasakan nyata di dapur masyarakat.
