Indonesiasurya.com, Ende - Peredaran rokok ilegal cukup masif di Kabupaten Ende dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat
Rokok tanpa pita cukai resmi yang banyak beredar di warung-warung kecil maupun jalur distribusi informal terungkap setelah GMNI Cabang Ende turun lapangan lakukan advokasi.
Sekretaris GMNI Cabang Ende Maria Margareta Gego mengungkapkan bawah Fenomena ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang serius.
Menurutnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap produk hasil tembakau wajib dilekati pita cukai sebagai bukti pembayaran kewajiban kepada negara.
Pasal 54 UU Cukai: Barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat disita.
Pasal 55 UU Cukai: Setiap orang yang menjual atau mengedarkan barang kena cukai tanpa pita cukai dapat dipidana penjara 1–5 tahun dan denda 2–10 kali lipat dari nilai cukai.
Selain itu, KUHP Pasal 480 dapat menjerat pihak-pihak yang menampung atau memperjualbelikan barang hasil tindak pidana, termasuk rokok ilegal dengan pita cukai palsu atau bekas.
Dari perspektif hukum, peredaran rokok ilegal merupakan tindak pidana ekonomi yang berdampak pada kerugian negara, persaingan usaha tidak sehat, serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena produk tersebut tidak melalui standar pengawasan resmi ungkap Margareta yang juga adalah Mahasiswa Hukum Universitas Flores.
Ketua GMNI Cabang Ende, Yohanes Lemba, menegaskan bahwa aparat penegak hukum bersama Bea Cukai harus meningkatkan pengawasan secara masif soal rokok ilegal di Kabupaten Ende.
Rokok ilegal ini menjadi penyumbang besar kebocoran pendapatan negara karena, cukai yang digunakan tidak sesuai atau bahkan palsu. Ini jelas-jelas pelanggaran hukum.
“Penulusuran distribusi rokok ilegal harus dimulai dari tingkat pengecer kecil hingga ke jaringan pemasok. Jangan hanya berhenti pada pedagang kecil di pasar, tetapi telusuri sampai ke jalur masuk barang ke Kabupaten Ende. Kalau hanya pedagang kecil yang ditindak, itu tidak adil dan tidak menyelesaikan akar masalah,” tegas Yohanes.
Menurutnya, rokok ilegal bisa masuk melalui jalur distribusi yang lemah pengawasannya, termasuk pelabuhan atau jalur darat lintas kabupaten. Oleh karena itu, penjaringan harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat dalam pelaporan.
“GMNI mendesak agar aparat tidak tebang pilih. Rokok ilegal harus diberantas dari hulu ke hilir. Hasil operasi dan denda yang diperoleh sebaiknya dialokasikan kembali untuk kepentingan rakyat, khususnya pendidikan dan kesehatan,” tambah Yohanes.
GMNI Ende menyerukan perlunya pengawasan ketat, transparansi penindakan, serta keterlibatan masyarakat ditengah maraknya peredaran rokok ilegal
Rokok ilegal bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah hukum dan keadilan sosial.
